Alokasi Pupuk Bersubsidi Berkurang, DPR RI Minta e-RDKK Dievaluasi

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Alokasi pupuk bersubsidi secara nasional mengalami penurunan. Hal itu juga berdampak pada jatah di setiap daerah termasuk di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. 

Alokasi pupuk bersubsidi untuk Bondowoso tahun ini menurun drastis. Pada Tahun 2023 alokasi pupuk Urea di Kabupaten Bondowoso mencapai 29.814 sekian ton, dan NPK mencapai 17.122 sekian ton. 

Advertisement

Sementara alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 untuk Urea turun menjadi 19.654 ton dan NPK menjadi 11.028 ton. 

Salah satu upaya agar pupuk tepat sasaran adalah memperbaiki Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 10 Tahun 2022, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan; hortikultura; dan/atau perkebunan. 

Dalam pasal 3 ayat (2) maksimal luas lahan yang mendapatkan pupuk bersubsidi adalah dua hektar setiap musim tanam.

Salah satu anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Nasim Khan mengaku banyak mendapatkan keluhan dari petani di Bondowoso. 

Menurutnya, tugas pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus memikirkan kesejahteraan petani.

Dia juga mengungkapkan, secara nasional alokasi pupuk bersubsidi berkurang. Awalnya alokasi mencapai 6 juta ton lebih, kemudian turun menjadi 5,2 juta ton. 

Namun di satu sisi kata dia, secara keseluruhan kebutuhan petani melebihi jatah yang tersedia. Padahal program kedaulatan pangan yang juga harus dijalankan. 

"Kita ingin melihat petani mandiri jadi tetap mensupport dengan pupuk bersubsidi," jelas dia. 

Dia juga berharap dinas pertanian setempat melakukan perbaikan dan mengevaluasi elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) setiap tahun.

Sebab banyak petani yang mengubah nama pemilik sawahnya dengan nama lain. 

Selain itu lanjut dia, Fraksi PKB ingin pupuk bersubsidi tersebut gratis bagi petani kecil yang memiliki lahan maksimal 0,2 hektar.

Bahkan sudah dihitung  kebutuhan dananya secara detail, dan hanya sekian triliun saja. "Tidak bisa petani besar yang lahannya luas ambil jatah tersebut,” imbuh dia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.