Jelang Hari Pencoblosan, Bupati, Sekda, dan OPD di Lombok Utara Diminta Jaga Netralitas

TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Hari pencoblosan tinggal beberapa hari lagi masyarakat akan menyalurkan hak suaranya untuk memilih wakil rakyatnya.

Semakin mendekatnya hari H, penggunaan kewenangan tidak dapat dihindarkan seperti terjadi di Lombok Utara, yang ditemukan para pejabat di lingkungan Pemerintah Lombok Utara diintervensi untuk memenangkan salah satu partai politik yang dikendarai oleh Bupati Lombok Utara. 

Advertisement

Teriakan ini diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lombok Utara Nasrudin kepada kawan-kawan media seusai menggelar rapat bersama Fraksi Gerindra lainnya di Tanjung, Kamis (8/2/2024).

"Kami mendengarkan para pejabat OPD Lombok Utara diminta mencari 10 suara per ASN di masing-masing TPS-Nya," ungkapnya.

Bupati Lombok Utara semestinya mampu menempatkan diri tidak mengarahkan para ASN, terlebih tahun ini menjadi tahun terakhir jabatannya sebagai kepala daerah.

Kepala Daerah, Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat harus menempatkan pada posisi netral, dan menyalurkan hak suaranya di TPS, bukan turun mencari suara untuk diarahkan ke salah satu parpol.

"Kami meminta Bupati, Sekda, dan OPD pada posisi netral," tegasnya.

Danny Karter, Wabup Lombok Utara.

Bentuk intervensi yang dilakukan apabila para pejabat tidak mampu menekan suara yang ditargetkan maka akan diberikan sanksi dengan penggeseran jabatan. Dimana rencana mutasi awalnya akan berlangsung pada akhir tahun 2023, namun diundur selepas Pemilu dengan melihat hasil Pileg. Sehingga mutasi nanti tidak lagi melihat kompetensi namun melihat siapa yanh bekerja untuk parpol Bupati.

Selain itu, terdapat juga beberapa pejabat yang mencalonkan anaknya di partai Bupati sehingga semakin menekan menggunakan APBD dalam memberikan janji-janji politik kepada yang mencarikan suara.

"Kita minta jangan manfaatkan fasilitas daerah yang semakin masif di menjelang pencoblosan," bebernya. 

Bila para pejabat tetap tidak menjaga netralitas, maka Gerindra sudah mengkerahkan 300 personil sebagai pengawas untuk memantau gerakan para ASN. Bila terkumpul bukti-bukti, maka pihaknya akan memproses sesuai peraturan ASN yang berujung pemberhentian secara tidak hormat.

Ia juga mengingatkan para tenaga kontrak daerah juga tetap berada pada posisi netral. Terlebih kepala daerah pada tahun ini akan berlangsung pemilihan kepala daerah pada November 2024.

"Jadi, tenaga kontrak daerah juga tidak perlu takut tidak dilanjutkan SK kontraknya. Silahkan pilih sesuai hati nurani," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter menyampaikan, pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 14 Februari, tinggal beberapa hari lagi masyarakat harus tetap menyalurkan hak suaranya tanpa adanya penekanan. "Mari kita luangkan waktu lima menit untuk memilih.

"Biarkan masyarakat yang menentukan sendiri yang mewakili dirinya sendiri," ujarnya terpisah.

Ia juga meminta para ASN di lingkungan Pemkab Lombok Utara tetap menjaga netralitas. Kepala OPD beserta jajarannya tidak boleh saling tekan-menekan pada Pemilu. Sebab, setelah Pemilu semuanya berkelobarasi kembali, tidak boleh ASN masuk ke ruang politik.

"Bila ASN ada merasa tertekan silakan sampaikan laporan ke saya," imbuhnya.

Terkait mutasi, menurutnya, tidak ada pengaruhnya mengenai pesta demokrasi. Begitu juga, bila ada anak pejabat yang mencalonkan diri sah-sah, asalkan bapaknya tidak menggunakan fasilitas daerah dan statusnya sebagai ASN. "Kalau ada silakan sampaikan ke saya," katanya. 

Selain itu, Danny juga meminta para Penyelenggara Pemilu baik itu KPU dan Bawaslu untuk tetap menjaga prinsip-prinsip penyelanggara sekaligus mengedepankan asas-asas demokrasi yang baik. "Kita harap bersikap netral sesuai tufoksinya," tegasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.