Harga Beras Melonjak, Anggota DPD RI Soroti Kemungkinan Dampak Penyaluran Bansos

TIMESINDONESIA, BANTUL – Harga beras secara nasional merangkak naik pasca-Pemilu 2024, tembus di angka Rp18 ribu. Hal ini pun disoroti Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) Hilmy Muhammad.

Menurut Senator asal DIY ini, bahwa pemicu lain dari tingginya harga beras boleh jadi karena pemerintah ugal-ugalan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai jadwal dan peruntukannya, bahkan cenderung mengabaikan prosedur.

Advertisement

Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, krisis beras sudah terjadi sejak tahun lalu akibat iklim dan masalah pertanian. Menurutnya pemerintah sudah melakukan mitigasi. Sayangnya, mitigasi itu dirusak atas nama bansos ketika masa kampanye Pemilu 2024.

“Untuk ketahanan pangan kita memang perlu banyak evaluasi, apalagi jika ngomong food estate. Tapi kalau kita lihat, krisis ini sudah sejak tahun lalu dan pemerintah sudah melakukan mitigasi," ujar anggota Komite I DPD RI tersebut dalam siaran tertulis, Kamis (22/2/2024).

"Tapi sayangnya, pemerintah ugal-ugalan dalam membagikan bansos. Akibatnya, stok di gudang Bulog menipis sebelum waktunya. Ini pemerintah menyalahi manajemen sederhana antara pasokan dan permintaan,” imbuhnya.

Jika sesuai jadwal, menurut Gus Hilmy, distribusi bansos beras regular seharusnya dilakukan setiap bulan atau maksimal tiga bulan. Jadi menurutnya, faktornya tidak semata-mata dari iklim atau pertanian.

“Ada faktor lain, ya. Ada kepentingan lain. Padahal pas kampanye kemarin, beras sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos) terkesan murah dan mudah didapat, karena dibagi-bagikan kepada semua elemen masyarakat. Aneh juga kalau beras mahal dan langka sesudah Pemilu,” kata Gus Hilmy.

Kekhawatiran lain yang dirasakan Gus Hilmy adalah tingginya harga beras akan memicu harga-harga lainnya akan melonjak. Hal ini akan semakin membebani masyarakat. 

“Tidak menutup kemungkinan, imbas dari tingginya harga beras ini akan merambat ke bahan-bahan yang lain, seperti cabai, bawang, daging, dan lain sebagainya. Akibatnya tentu semakin memberatkan daya beli masyarakat,” ungkap Gus Hilmy.

Dari stok beras yang terkuras, Gus Hilmy meminta pemerintah untuk segera melakukan skema mitigasi karena ke depan permintaan akan semakin banyak untuk menghadapi Ramadhan dan lebaran. 

Dari data yang diperoleh pihaknya, cadangan Bulog disebut terkuras sebanyak 1,32 juta ton.

"Ini harus segera diatasi. Jangan sampai nantinya masyarakat dibuat sibuk dengan harga-harga bahan makanan pokok, sehingga mereka terganggu dalam menyambut Ramadhan dan lebaran yang seharusnya diisi dengan memperbanyak ibadah,” pungkas Anggota DPD RI tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.