Pantai Bentar Bakal Bersolek, Pemkab Probolinggo Serahkan Pengelolaan ke Pihak Ketiga

PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo melakukan kerjasama dengan PT. Wisata Lawu Tawangmangu untuk pengelolaan Wisata Pantai Bentar. Kemitraan tersebut berlangsung selama 20 tahun ke depan.

Penjabat Sekda Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, dan Direktur Utama PT Wisata Lawu Tawangmangu, Parmin Sastro Wijono, menandatangani kesepakatan itu di ruang Nusantara Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo.

Perjanjian ini mencakup kontribusi tetap sebesar Rp 415.000.000 dari PT Wisata Lawu Tawangmangu dan pembagian keuntungan sebesar 35% untuk Pemkab Probolinggo.

Angka kesepakatan tersebut tentu secara otomatis akan masuk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Heri Sulistyanto mengungkapkan harapannya agar kerjasama ini dapat membawa pengelolaan yang lebih profesional dan fokus pada Pantai Bentar.

Keberadaan Pantai Bentar, yang terletak di Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depannya.

"Wisata itu bisa tenar dan terkenal. Bahkan banyak masyarakat dan pengunjung yang datang setiap harinya. Apalagi lokasinya berada di jalur pantura yang cukup strategis," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Bambang Heriwahyudi, berharap agar kawasan Pantai Bentar dikelola dengan lebih profesional, sehingga menjadi lebih menarik dan berkesan bagi pengunjung.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi pemerintah, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Selama ini, Pantai Bentar bisa dikatakan beroperasi secara pasif dengan jumlah pengunjung yang terbatas. Jumlah pengunjung hanya meningkat pada momen-momen tertentu.

Hal ini bisa dimaklumi mengingat kondisi wisata tersebut membutuhkan banyak perbaikan dan perawatan.

Dengan adanya pihak pengelola, menurutnya, pemerintah tidak perlu lagi menyediakan anggaran untuk perbaikan dan perawatan pantai.

Semua tambahan wahana dan perbaikan akan ditanggung oleh pihak pengelola. Setiap tahun, pengelola harus menyetor sebagian persen dari pendapatan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap perbaikan dan perubahan aset daerah yang dilakukan oleh pengelola, lanjutnya, harus menyertakan pemberitahuan kepada pemerintah.

Ia juga telah meminta kepada pihak pengelola untuk memperhatikan UMKM yang berada di lokasi wisata dengan baik.

"Sejak kesepakatan ini, kita tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk wisata itu. Semua akan ditangani pihak pengelola, termasuk juga dalam hal mendatangkan investor," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, pihak pengelola diminta untuk segera melakukan perawatan pada wisata tersebut. Setidaknya, dimulai dengan pengecatan bangunan yang ada.

“Dengan demikian masyarakat terpuaskan saat menikmati alam pantai, hutan mangrove sekaligus event maupun wahana yang disiapkan oleh pengelola,” ujar pria yang akrab dipanggi Yudi.

Sehingga, menurutnya, tempat tersebut menjadi tempat beristirahat sejenak bagi masyarakat yang sedang dalam perjalanan dari Bali atau menuju ke Bali dan sekitarnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.