Bappeda Jatim Susun RPJMD Teknokratis sebagai Panduan Penting Calon Kada

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (3/4/2024) kemarin.

Sesuai instruksi dan surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Bappenas, dokumen perencanaan tahun ini akan mengakhiri perbedaan dokumen perencanaan yang selama ini berbeda-beda antar daerah. Seperti pada bagian visi misi.

Advertisement

"Tahun ini kita akan mengawali nanti ada periodesasi dokumen perencanaan oleh pusat sampai daerah. Selama ini mengikuti kepemimpinan kepala daerah, sehingga kita sulit mensinkronisasikan antara program pemerintah prioritas nasional sampai ke bawah," kata Kepala Bappeda Jatim, M Yasin, Kamis (4/4/2024).

Yasin mengatakan bahwa ada sesuatu yang unik dalam perumusan RPJPD tahun ini. Karena memiliki 5 visi, 8 misi, 17 arah kebijakan, 45 indikator kinerja. 

"Sehingga ada angka sakral 17-8-45. Itu sama semua provinsi se-Indonesia sama. Karena ini nanti akan menuju 100 tahun Indonesia Merdeka yaitu 2045," katanya.

Pada saat yang sama, kata Yasin, Bappeda Jatim harus menyusun Dokumen Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengacu pada RPJPD.

"Nantinya dokumen ini akan digunakan oleh seluruh calon kepala daerah yang akan menyampaikan visi misinya pada saat kampanye. Siapapun yang nanti yang mau nyalon pasti nyari Bappeda meminta dokumen RPJMD Teknokratis," kata Yasin.

Para calon kepala daerah diperkirakan akan mulai mencari dokumen RPJMD Teknokratis sebelum masa kampanye pada Oktober 2024 sebagai dasar penetapan visi misi mereka ke depan.

RPJMD Teknokratis merupakan salah satu syarat untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan terbaik.

Dokumen perencanaan pembangunan sendiri harus disusun berdasarkan data. Mulai kemiskinan, indeks pembangunan manusia, reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain sebagainya.

Problem maupun capaian keberhasilan berdasarkan data ini adalah kunci dalam merumuskan perencanaan pembangunan.

Data itu diolah, dianalisis menjadi sebuah isu strategis. Kemudian baru disusun prioritas perencanaan pembangunan.

Dokumen ini disusun secara politis. Artinya melibatkan legislatif melalui jaring aspirasi masyarakat, dengar pendapat dengan berbagai pihak (hearing) sehingga menjadi masukan dalam dokumen perencanaan pembangunan melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

Selanjutnya adalah partisipatoris dengan melibatkan semua komponen bangsa dari berbagai lapisan dan unsur untuk menentukan tujuan capaian pembangunan di Jatim.

Dan yang terakhir, atas bawah, bawah atas. Atas bawah itu menyesuaikan, menyelaraskan program-program prioritas pusat. Kalau bawah atas itu kita menyesuaikan tantangan, problematika kebutuhan masyarakat kemudian nanti kita jawab dengan dokumen perencanaan pembangunan.

"Goalnya adalah benar-benar bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat," kata Kepala Bappeda Jatim M Yasin.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.