Digelontor Rp258 Miliar, PPPK di Banyuwangi Auto Sejahtera

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Sekitar Rp. 258 miliar per tahun, Pemkab Banyuwangi mengalokasi dana untuk membayar gaji 3.789 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan kebijakan tersebut, tentunya para pegawai auto sejahtera.

Pegawai PPPK tersebut didominasi petugas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Yakni sebanyak 97,31% atau 3.687 orang. Jumlah tersebut belum termasuk guru dan tenaga medis yang berstatus PNS.

Advertisement

“Pendidikan dan kesehatan adalah sektor wajib karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus pilar untuk menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang baik dan unggul. Pemkab Banyuwangi menyeimbangkan antara program penyiapan SDM ini dengan berbagai program lain, seperti infrastruktur, pertanian, kelautan, UMKM, pariwisata, dan pelayanan publik,” ujar Ipuk, Kamis (2/5/2024).

Lanjut Ipuk, ASN jenis PPPK antara lain guru dan tenaga medis telah ditempatkan di berbagai desa di Banyuwangi. Tenaga medis disebar di 45 puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) yang tersebar di Banyuwangi, dan sebagian diturunkan di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota untuk puskesmas pembantu.

Demikian pula para guru, telah ditempatkan di berbagai penjuru Banyuwangi, termasuk di SD dan SMP yang terletak di pinggiran, sekitar kawasan hutan, dan daerah yang jauh dari pusat kota. 

“Kita berharap ini menjadi pendorong pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, di samping kita juga terus berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan maupun kesehatan,” ujar Ipuk.

Ipuk menambahkan, pemenuhan alokasi anggaran PPPK juga merupakan komitmen untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (tenaga honorer) di lingkungan Pemkab Banyuwangi. PPPK yang telah diangkat sebelumnya merupakan tenaga honorer yang telah mengabdi di Pemkab Banyuwangi.

“Terima kasih atas pengabdian teman-teman honorer selama ini. Sekarang sebagian sudah mulai diangkat sebagai PPPK, InsyaAllah dengan kesejahteraan yang secara bertahap terus membaik. Semoga dengan diangkat menjadi PPPK bisa menjadi pelipat ganda semangat untuk bekerja lebih baik lagi,” papar Ipuk.

Ke depannya Bupati Ipuk mengupayakan penuntasan tenaga honorer yang masih ada akan dilakukan dengan skema pengusulan formasi PPPK Pemkab Banyuwangi ke pemerintah pusat. “Sehingga nanti semua tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN),” ujarnya.(*)

Pewarta: Dewi Sri

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.