Lima Bulan Menunggu, PPPK Akhirnya Terima SK, Begini Besaran Gaji dan Klarifikasi Pj Bupati Morotai

TIMESINDONESIA, MOROTAI – Setelah lulus tes pada akhir 2023, Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemkab Morotai tak kunjung diberikan. Alasannya, sejumlah administrasi belum mereka penuhi. Kini, setelah menunggu lima bulan SK PPPK akhirnya diserahkan oleh Pj Bupati Morotai Muhammad Umar Ali. 

Hal itu terungkap setelah 330 orang PPPK berkumpul di Lantai II Aula Pemkab Morotai, Jumat (3/5/2024), mengikuti prosesi Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja PPPK Pemkab Morotai oleh Pj Bupati, Muhammad Umar Ali yang disaksikan oleh Asisten I, Muchlis Baay, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Ujang Bagindo, Kadis Kesehatan Julius Giscar Crons dan Mewakili Kaban BKD Muhammad Taena.

Advertisement

"Setelah menunggu 5 bulan akhirnya tercapai juga yang bikin lambat itu karena bapak ibu (PPPK) tidak memenuhi administrasinya secara cepat kemudian salahkan Pemda. Padahal, setelah selesai tes kemarin saya sudah bilang kumpul dulu supaya ini tidak dijadikan fitnah dan bapak ibu bilang oke tetapi nyatanya masih ada yang virus," tangkis Pj Bupati Morotai saat memberi sambutan. 

Pj Bupati Morotai menandatangani surat perjanjian kerja PPPK Pemkab Morotai. (Foto: Munces for TIMES Indonesia)

Muhammad Umar Ali berharap setelah 330 PPPK terima SK penandatanganan integritas, harus segera berurusan di bagian keuangan agar bulan depan sudah dapat terima gaji. Karena dari 330 PPPK ada beberapa yang belum selesai administrasinya.

"Saya tidak mau tahu dan saya pasang saja sehingga waktu itu ada sekitar 2 ratusan yang lolos dan sekitar 40 yang belum lolos administrasi tetapi saya tetap kasih. Di situ ada keseriusan Pemerintah Daerah dalam menyikapi PPPK. 2024 Bupati usul lagi 1.000, itu artinya saya berpihak ke bapak ibu. Jadi tidak ada lagi desas-desus bahwa yang membuat lambat itu adalah Pemda," semburnya. 

Ia juga memastikan bahwa gaji PPPK sudah diploting Rp 24 miliar dalam 1 tahun. Gaji pokoknya  Rp 3.203.600 ditambah tunjangan istri/suami dan anak. Gaji kotor, Rp 4.427.948, dipotong pajak sehingga bersih gaji Rp 4.110.300. Menurutnya, di sana ada tunjangan hari tua, tunjangan kematian dan lainnya.

"Kemudian yang 84 orang kemarin saya wajibkan untuk ikut Taspen Live, Rp 100 atau 200 ribu/bulan untuk ditabung agar bapak ibu bisa terima pensiun. Seluruh pemerintah daerah lewat Menpan-RB sekarang lagi digodok, mudah-mudahan aturannya itu keluar sehingga bapak ibu dapat dikategorikan sebagai PNS di 58 tahun," tambahnya. 

Pj Bupati Morotai menyerahkan simbolis SK PPPK Pemkab Morotai. (Foto: Munces for TIMES Indonesia)

Dari Rp4 juta sekian gaji, lanjut Umar Ali, syukurlah kalau ada Rp200 ribu dari PPPK titipkan di Taspen. Karena kalian cuman dapat tiga tunjangan yaitu kecelakaan, kematian dan tunjangan hari tua. Tapi saya tambahkan satu lagi, yaitu Taspen sehingga kalian sama dengan PNS. Jadi 330 PPPK ini saya tetap paksakan untuk ikut Taspen sekalipun itu hak bapak ibu.

"Kalian sudah punya standar gaji, punya pangkat, kemudian dapat prajabatan tapi namanya orientasi. Untuk itu, saya tekankan selama 6 bulan tugas berjalan tidak diperbolehkan kredit. Setelah 6 bulan kemudian mau kredit boleh, tetapi hanya untuk membangun rumah. Uang itu diatur baik-baik sehingga bisa berguna. Saya mau 330 PPPK ini harus punya pondasi rumah, untuk itu saya izinkan kredit setelah 6 bulan kerja yang penting untuk membangun rumah," tegasnya. 

"Saya berharap nanti untuk (PPPK) Kadinkes dan Kadis Pendidikan, penempatannya seperti biasa dulu. Masalah surat tugas dan lainnya nanti kita lihat di lapangan karena kita tidak bisa merubah LG-nya BKN. Contoh, kalau LG-nya bilang menempatkan di Desa Sopi ya sudah di Sopi dulu. Jangan dulu diprotes, terima saja supaya bisa diurus secepatnya sehingga proses penggajiannya jangan terlambat," pungkas Pj Bupati Morotai. (*). 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.