Peristiwa Daerah

Pemprov Jabar Beri Pendampingan Evaluasi SPBE 2024 kepada OPD dan Pemda Se-Jabar

Selasa, 28 Mei 2024 - 23:09 | 7.64k
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman membuka kegiatan Pendampingan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024 di Hotel Mercure Setiabudi, Kota Bandung, Selasa (28/5/2024).(Foto: Biro Adpim Jabar)
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman membuka kegiatan Pendampingan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024 di Hotel Mercure Setiabudi, Kota Bandung, Selasa (28/5/2024).(Foto: Biro Adpim Jabar)

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI memberikan apresiasi kepada Pemprov Jabar sebagai salah satu dari 10 besar terbaik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat provinsi tahun 2024. 

Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, dan Kota Bandung juga masuk dalam 10 besar kategori terbaik penerapan SPBE tingkat kabupaten dan kota 2024, yang diberikan Kementerian PAN RB di acara Digital Government Award SPBE Summit 2024 di Jakarta, Senin (27/5/2024). 

Untuk mempertahankan prestasi ini sekaligus menambah jumlah kabupaten dan kota yang mendapatkan penghargaan, Pemprov Jabar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar menggelar pendampingan evaluasi SPBE 2024 di Kota Bandung, Selasa (28/5/2024). 

Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah dalam laporannya mengatakan, pendampingan terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman implementasi SPBE di seluruh OPD serta kabupaten dan kota. 

"Sudah dimulai sejak awal bulan Mei melalui berbagai diseminasi hingga akhir Desember nanti, yang diikuti tim koordinasi SPBE OPD serta perwakilan kabupaten dan kota di Jabar," jelas Ika. 

Ia menambahkan, ada beberapa klaster atau kelompok peringkat SPBE di tingkat kabupaten dan kota, dimana klaster SPBE terbaik kini disematkan pada 10 daerah. 

"Sisanya klaster baik dan ini perlu perhatian khusus. Bisa saling belajar terutama yang sudah memiliki peringkat SPBE terbaik untuk ikut memberikan pendampingan," tegasnya. 

Pasalnya, ke depan pelayanan  publik berbasis teknologi hanya akan memakai single sign on. Pemprov Jabar sudah mulai melakukan integrasi berbagai aplikasi ke dalam Sapawarga untuk layanan publik dan Smart Jabar untuk layanan administrasi pemerintahan. 

Sekda Jabar Herman Suryatman meminta Diskominfo untuk mengawal dan memastikan  indeks SPBE kabupaten dan kota di Jabar di atas 3,5.  Ia mengapresiasi kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori sangat baik. 

"Apresiasi kepada Kabupaten Karawang dan Provinsi Jabar yang masuk 10 besar. Yang lain harus mengejar, berlomba dalam prestasi itu baik," ujarnya. 

Ia menegaskan, SPBE harus memberikan efek positif yang terukur dan jelas pada kesejahteraan masyarakat Jabar yang berjumlah 50 juta jiwa. 

Aplikasi yang ada harus mampu melayani masyarakat sejak lahir hingga tua sehingga diperlukan data yang akurat dan tepat terkait kondisi Jabar untuk mengambil keputusan. 

"Misalnya, sejak anak lahir, maka akte elektronik segera terbit, kemudian perubahan KK dan lainnya bisa diurus dengan cepat dan mudah," tegasnya. 

Sebelumnya, Penjabat  Gubernur Jabar  Bey Machmudin mengungkapkan, Pemprov Jabar sudah sejalan dengan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan simplifikasi dalam penggunaan aplikasi digital pelayanan publik. 

Pemprov Jabar juga telah mengembangkan aplikasi Sapawarga Jabar Super App. Melalui Sapawarga, berbagai layanan publik dapat dengan mudah diakses dalam satu aplikasi. 

Secara terintegerasi, sejumlah layanan publik dari Pemprov Jabar, mulai dari urusan perpajakan, layanan kesehatan, informasi lowongan kerja hingga terkait kependudukan dapat diakses melalui satu kali single sign on. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES