Tenaga Pendamping Profesional Dituntut Memiliki Sertifikat Kompetensi dari BNSP

TIMESINDONESIA, MAGELANG – Dalam rangka mempersiapkan sertifikasi kompetensi, TPP Kabupaten Magelang menggelar bimtek sertifikasi kompetensi TPP.

Acara yang dihadiri oleh TPP Provinsi Jateng, Insan Mahmud, Dirut Bank Bapas 69, KPP Pratama Magelang dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu diikuti oleh, 134 PD dan PLD se - Kabupaten Magelang.

Advertisement

Kegiatan tersebut sebenarnya rutin dilaksanakan, namun pada kegiatan kali ini, berfokus pada pembekalan atau bimbingan teknis.

"Pertemuan TPP Kabupaten Magelang sudah sering dilaksanakan, gunanya adalah untuk mensinkronkan banyak hal, tetapi yang spesifik pada pertemuan kali ini adalah untuk bimtek sertifikasi dan hal ini merupakan hal yang baru bagi TPP, baik TA, PD atau PLD," terang Koordinator TPP Jawa Tengah, Ihsan Mahmud pada, Rabu (5/6/2024).

Ihsan menambahkan bahwa, di Jawa Tengah sudah sekitar 30 sampai 40 persen yang ikut sertifikasi ini.

"Di Jawa Tengah setiap tahun dilaksanakan, kali ini adalah yang ke tiga. Awalnya dimulai tahun 2022, namun pelaksanaannya menyesuaikan dengan kesiapan daerah masing-masing, karena berkaitan dengan dana kementerian dan ketersediaan asesor. Harapannya adalah untuk mempersiapkan sertifikasi kompetensi tenaga pendamping profesional agar bisa mendapatkan sertifikat dari BNSP," imbuhnya.

Kendala bagi para TPP dalam proses sertifikasi tersebut adalah, pengumpulan data. TPP sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada namun portofolio atau data yang ada acapkali kurang terarsip dengan baik.

"Ada waktu 1 bulan untuk teman-teman mengumpulkan data-data tersebut karena sebenarnya teman-teman sudah melakukan, hanya masalahnya adalah pengarsipannya portofolio saja, kalau pengarsipannya rapi pencarian data-data tersebut bisa cepat," lanjut Ihsan.

"Memahami elemen-elemen uji kompetensi dengan mempersiapkan portofolio yang sesuai dengan elemen kompetensi yang berjumlah 14, targetnya untuk bulan depan kawan-kawan sudah bisa melakukan asesment," pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan, Koordinator TPP Kabupaten Magelang, Hendro Riyanto. Ia berpendapat bahwa bimbingan teknis sertifikasi kompetensi TPP sangat dibutuhkan utamanya para pendamping desa.

"Minimal ada empat manfaat yang bisa didapatkan yaitu, mendapatkan pengetahuan kompetensi yang dimiliki, memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang, memenuhi kebutuhan Serkom oleh LSP KPDTT dan meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional," terang Hendro.

Sementara itu, Edi Prasetyo dari bagian penyuluh pajak, mewakili Ayu Norita W, selaku Kepala KPP Pratama Kabupaten Magelang yang bertugas sebagai pembicara mengungkapkan bahwa, pihaknya akan berdiskusi tentang permasalahan pajak desa yang dihadapi oleh TPP.

Selain itu, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja TPP Kabupaten Magelang yang turut serta mengawal tertibnya pajak desa di Kabupaten Magelang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.