Peristiwa Daerah

Soal Wacana Kenaikan Tunjangan Perangkat Desa, Ini Kata DPRD dan Pj Bupati Bondowoso

Minggu, 09 Juni 2024 - 20:59 | 15.62k
Pemkab Bondowoso menggelar diskusi revisi PP nomor 11 tahun 2019 tentang desa, yang dikemas dengan tasyakuran perpanjang masa jabatan Kades (FOTO: Moh Bahri/TIMES Indonesia)
Pemkab Bondowoso menggelar diskusi revisi PP nomor 11 tahun 2019 tentang desa, yang dikemas dengan tasyakuran perpanjang masa jabatan Kades (FOTO: Moh Bahri/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BONDOWOSOPemkab Bondowoso menggelar diskusi revisi PP nomor 11 tahun 2019 tentang desa, yang dikemas dengan tasyakuran perpanjang masa jabatan Kades di Pendapa Ki Ronggo, Minggu (9/6/2024) siang. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir mengatakan, diskusi ini bisa menjadi ruang aspirasi untuk memperjuangkan revisi peraturan pemerintah (PP) tersebut ke Jakarta. 

Di lain sisi, hal ini pun diharapkan bisa menjadi serap aspirasi untuk pengusulan perubahan Perda tentang pemerintah desa. Utamanya, terkait perangkat desa. 

“Di saat itu menyangkut Perda Pemdes, saya selalu mengikuti. Tujuannya untuk mengawal kepentingan teman-teman perangkat desa dan Kades,” kata dia.

Menurutnya, penting untuk mengawal kepentingan perangkat desa dan Kades. Karena dia menilai mereka merupakan ujung tombak pemerintah di tingkat desa. 

Ia juga mengungkapkan, sejumlah pasal-pasal kontradiktif di PP nomor 11 tahun 2019. Seperti diantaranya yakni terkait tunjangan perangkat desa. Ia menginginkan agar di PP itu tidak menyebut nominal. 

“Mohon jangan menyebut angka, agar kami bisa rembukan dengan tim anggaran,” ujarnya. 

Semuanya disampaikannya agar nanti masukan ini bisa dibawa oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ke Jakarta. 

Dhafir juga berharap Pemerintah Daerah nantinya dalam pengusulan perubahan Perda tentang pemerintah desa agar bisa betul-betul menyelamatkan posisi perangkat desa.  Terutama kata dia, agar ada usulan bahwa pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh Bupati melalui usulan Camat. 

Tujuannya agar nantinya perangkat desa ini bisa tentram dan tenang. Lebih-lebih setelah Pilkades mereka tetap bisa tentram karena tidak khawatir akan dipecat oleh Kades terpilih.  “Jika nanti diusulkan, dan tak ada hal itu. Maka akan saya rubah,” tegas dia. 

Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto, mengatakan, penyusunan Raperda tersebut harus menunggu peraturan pemerintah (PP). Karena itulah, jika nanti PP-nya sudah turun, maka dalam penyusunan Raperdanya harus melibatkan SKAK dan PPDI. 

“Karena harus mengakomodir apa yang menjadi kepentingan PPDI maupun SKAK. Agar tak bentrok,” katanya. 

Terkait tunjangan, kata Bambang, dirinya sangat paham tentang keluhan dari perangkat desa. Ia mengaku sepaham dengan Ketua DPRD Bondowoso.  “Tolong Pak Kades kan mau berangkat ke Jakarta, PP-nya tolong jangan disebut nominal,” jelasnya. 

Ketua DPD PPDI Bondowoso, Ahmad Wasil mengatakan, aspirasi paling mendasar terhadap peraturan pemerintah tersebut yaitu tentang tunjangan bagi perangkat desa. Agar bisa setara dengan PNS golongan 2A. Yakni, sebesar Rp 2,7 juta untuk perangkat desa dan Rp 3,5 juta untuk sekretaris desa. 

“Nanti semua aspirasi kita bawa ke pusat, InsyaAllah berangkat tanggal 13 ini,” kata pria yang juga perangkat desa Gayam, Kecamatan Botolinggo. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES