14.010 Jiwa Penduduk Banjarnegara Miskin Ekstrem, Pemkab Berkomitmen Tekan Hingga 0 Persen

TIMESINDONESIA, BANJARNEGARA – Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarnegara, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjarnegara terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2021 misalkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,95% atau 36.590 jiwa dan pada tahun 2022 turun menjadi 1,53% atau sebesar 14.230 jiwa miskin ekstrem.

Advertisement

Kemudian pada tahun 2023 kembali turun menjadi 1,50%. Sehingga masih sekitar 14.010 jiwa penduduk Kabupaten Banjarnegara masuk kategori miskin ekstrem.

Hal ini disampaikan Pj Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Sasana Bhakti Praja Setda Banjarnegara, Kamis (4/7/2024)

Sementara desa miskin ektrem hingga tahun 2024 ini tercatat 44 desa tersebar di 12 kecamatan se Kabupaten Banjarnegara. 

Untuk itu Pj Bupati Banjarnegara, Muhamad Masrofi meminta seluruh stakeholder berkolaborasi dan sinergitas guna menyasar desa lokus miskin ekstrem.

Hal ini lanjut Pj Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi bentuk komitmen Pemkab Banjarnegara melakukan upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem untuk mewujudkan target 0 persen pemerintah pusat pada tahun 2024.

Dijelaskan Pj Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi, untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem, pemkab terus berupaya melakukan pemenuhan 8 pelayanan dasar.

Pemenuhan kebutuhan 8 pelayanan dasar tersebut adalah RTLH, listrik, jamban, sarana air bersih, keluarga beresiko stunting, anak tidak sekolah, disabillitas dan pengangguran melalui kolaborasi dan intervensi dari berbagai pihak antara lain Dana APBD, APBD Provinsi, DAK, APBD Desa, BAZNAS dan CSR.

"Diharapkan kolaborasi dan sinergitas ini bisa berjalan optimal, sehingga target 0% kemiskinan ekstrem bisa kita wujudkan," tandas Pj Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banjarnegara, Sekda Indarto menambahkan, kunci sukses menanggulangi kemiskinan ektrem akurasi data.

Sehingga pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) harus dilaksanakan.

"Saya meminta Camat untuk terus memantau perkembangan verval di desa. Kemudian kepada OPD teknis pengampu penanganan kemiskinan ekstrem untuk fokus menggarap desa lokus kemiskinan ekstrem," kata Sekda Indarto, ketua TKPK Kabupaten Banjarnegara (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.