Penerimaan PAD Pemkab Morotai Jauh dari Target, Dinas Pendulang Diminta Buat Terobosan

TIMESINDONESIA, MOROTAI – Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendulang pendapatan Pemkab Pulau Morotai hingga Juni 2024 masih jauh dari target. Beberapa OPD pendulang PAD diharapkan fokus berupaya mencari terobosan untuk meningkatkan PAD. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Suriani Antarani, saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Rabu (17/7/2024). 

Advertisement

Dari Rp 76,143 miliar target PAD yang ditetapkan Pemkab Pulau Morotai, hingga semester satu Juni 2024, total penerimaan PAD baru menyentuh pada angka Rp 10,8 miliar sekian. Bila jumlah penerimaan ini disandingkan dengan nominal yang telah ditetapkan, maka masih jauh dari target. 

"Untuk penerimaan PAD sampai dengan semester satu Juni 2024, Rp10,8 miliar. Bila dikurangi dengan target PAD berarti capaiannya masih jauh sekali dari target. Masih kurang, kurang lebih Rp 66 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun 2024. Jadi untuk capaian ini baru di angka 13,14 persen," ungkapnya. 

Menurut Antarani, dilihat dari objek pajak yang ada, rata-rata OPD yang paling berpengaruh untuk penerimaan PAD itu ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir Soekarno, dalam hal ini klaim BPJS di Dinas Sosial, yang mana biaya per bulannya rata-rata di angka Rp1 miliar. Itu yang sangat berpengaruh untuk peningkatan PAD.

"Sementara untuk yang kita (BPKAD) kelola target total dari pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah yaitu di Rp 38 miliar dan sekarang untuk capaian baru di Rp 3 miliar sekian. Kalau kita lihat ini juga berpengaruh terhadap Galian C maupun pajak reklame dalam hal ini fiskal daerah dari pihak ketiga," terangnya. 

Mantan Plt Sekda Pemkab Pulau Morotai ini mengungkapkan, untuk kegiatan belanja modal rata-rata baru selesai pembuatan kontrak di masing-masing dinas. Apalagi, untuk DAK baru usung strata satu semester. Demikian juga DAU Green sementara proses tender di ULP maupun DAU Block Green, namun untuk Galian C biasanya di akhir tahun ada peningkatan untuk realisasi target PAD.

Selain Galian C, kata Suriani, ada juga pajak penerangan jalan yang dibayar langsung oleh PT PLN, sehingga target BPKAD untuk tiap tahun itu sama, tiap bulan kurang lebih Rp 200 juta yang masuk ke kas daerah.

"Jadi kalau kita akumulasi untuk satu tahun di angka Rp 2,4 miliar masuk ke Kasda. Kemudian untuk Pajak Bumi dan Bangunan PBBP2 dilakukan langsung oleh pihak desa, ini sementara direkap untuk PAD yang sudah masuk di kas daerah (Kasda)," ujarnya. 

Menurut mantan Kepala DKP ini, dari target PAD BPKAD kurang lebih Rp 38 miliar, bila dilihat untuk objek pajak maupun retribusi sebenarnya berharap di akhir tahun bisa capai di angka 50 persen. Tetapi akan kembali di evaluasi, karena PAD tahun sebelumnya hanya kurang lebih Rp 26 miliar sekian.

"Tahun ini BPKAD Pemkab Morotai tetap berupaya dapat meningkatkan PAD dari tahun sebelumnya. Kalau objek PAD kita bisa tarik dari sumber sumber tersebut secara maksimal, kita maunya lebih dari 50 persen. Cuman kita tetap berupaya sehingga dari target yang ada kita bisa capai di 50 persen," ucapnya.

Ia menyebutkan, penyumbang PAD terbesar ada di RSUD, BPKAD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perikanan. Selain itu, ada Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindagkop. Seperti Dinas Pariwisata sendiri sampai semester I dari target Rp432 juta, capaiannya baru Rp14,45 juta. 

"Makanya, ini sering kali saya sampaikan untuk teman-teman pimpinan OPD yang mengelola PAD tolong betul-betul fokus membuat terobosan sehingga PAD kita tiap bulan bisa ada peningkatan sehingga untuk pembiayaan program kegiatan yang sudah melekat di DPA bisa kita laksanakan secara maksimal," harap Kepala BPKAD Pemkab Morotai, Suriani Antarani. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.