Cek Operasional Distrik Navigasi Tanjung Perak, BHS: Perlu Upgrade Server VTS

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengunjungi Vessel Traffic Services (VTS) Distrik Navigasi (Disnav) Tanjung Perak Surabaya. Ia bertujuan ingin mengetahui permasalahan lalu lintas tranportasi laut secara mendalam.

Dalam kunjungannya tersebut, BHS mengapresiasi perangkat teknologi lalu lintas transportasi laut yang dikelola oleh Disnav Tanjung Perak.

Advertisement

Namun ia mengaku sempat menerima keluhan bahwa server VTS usianya sudah lebih dari lima tahun.

"Jadi ini perlu adanya upgrade (pembaruan, red) yang di mana biasanya tidak terlalu besar," katanya saat kunjungan di lantai 7 VTS Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (18/7/2024).

BHS berpendapat, pembaruan teknologi yang mengatur lalu lintas transportasi laut sangat diperlukan karena menyangkut keselamatan awak kapal dan penumpang.

"Tidak hanya keselamatan tapi juga kelancaran daripada transportasi laut itu sendiri," tegasnya.

Dalam kunjungannya kali ini, BHS menerangkan bahwa apa yang dilakukannya untuk menginventarisir permasalahan layanan publik khususnya di sektor transportasi.

Agar ketika dirinya dilantik menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Partai Gerindra, dapat langsung tancap gas menyelesaikan persoalan transportasi massal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami inventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kemenhub yang kita sangat mengharapkan pas waktu saya bertugas nanti bisa membantu secara maksimal dan cepat," tutur pria yang pernah bertugas di DPR RI tersebut.

Tak hanya persoalan teknologi kenavigasian yang ada di VTS, BHS juga meminta Pemkot Surabaya dan kementerian terkait dapat menyelesaikan persoalan pengendapan lumpur di Area Jembatan Suramadu yang sangat tebal dan dapat membahayakan kapal yang melintas sehingga diperlukan pengerukan.

Pasalnya, ketika surut maka endapan lumpur dari Lapindo tersebut membuat rute pelayaran selat Madura menjadi sempit, begitu juga dengan permasalahan keramba milik nelayan di perairan Pulau Madura yang juga harus ditertibkan.

"Perlunya dilakukan pengerukan oleh Kementerian PU karena bencana Lapindo adalah bencana nasional yang sudah ditangani oleh pemerintah pusat. Makanya tadi saya sampaikan ke kepala kenavigasian untuk membuat surat itu memang terjadi pendangkalan," terangnya.

"Kita harapkan ada satu tindakan tegas dari kementerian perhubungan, mungkin bisa bersama Polair maupun angkatan laut untuk menertibkan apa yang ada di alur pelayaran ke Timur," tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Disnav Tipe A kelas 1 Tanjung Perak Agustono menjelaskan, pembaruan server VTS yang dibangun sejak tahun 2016 ini sangat diperlukan karena untuk kelancaran komunikasi dan lalu lintas transportasi laut.

"Secara global, namanya aplikasi maupun namanya IT-IT pendukung ini biasanya 5 tahun sekali harus upgrade, untuk mengurangi delay-delay yang ada," pintanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.