Kunjungi Distrik Navigasi Tanjung Perak, BHS Sebut Perlu Upgrade Server VTS

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengamati operasional Vessel Traffic Services (VTS) Distrik Navigasi (Disnav) Tanjung Perak Surabaya.

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan lalu lintas transportasi laut di alur Tanjung Perak secara mendalam.

Advertisement

Dalam kehadirannya tersebut, BHS mengapresiasi perangkat teknologi lalu lintas transportasi laut yang dikelola oleh Disnav Tanjung Perak. Namun ia mengaku sempat menerima keluhan bahwa server VTS usianya sudah lebih dari lima tahun.

"Jadi  ini biasanya perlu adanya upgrade (pembaruan, red) yang dimana kan biayanya  tidak terlalu besar, harus direalisasikan donk," katanya saat kunjungan di lantai 7 VTS Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (18/7/2024) kemarin.

BHS berpendapat, upgrade server ini penting pembaruan untuk mengatur lalu lintas transportasi laut yang sangat diperlukan untuk keselamatan dan kelancaran transportasi laut yang akan masuk ke alur pelabuhan.

Dalam kunjungannya kali ini, BHS menerangkan bahwa pengamatan ini dilakukannya untuk menginventarisir permasalahan layanan publik di bidang kenavigasian untuk transportasi laut. 

Agar ketika dirinya dilantik menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Partai Gerindra, dapat langsung tancap gas menyelesaikan permasalahan transportasi laut terutama kepelabuhanan dan bandar guna memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Di samping permasalahan server VTS untuk pantuan kelancaran traffic kapal yang ada di VTS juga ada permasalahan endapan lumpur yang ada di alur Timur Selat Madura terjadi endapan lumpur yang luar biasa besar akibat dari buangan lumpur Lapindo yang memenuhi pesisir pantai di Surabaya Timur yang sudah mulai menutup alur pelayaran.

BHS sudah melakukan pengecekan di laboratorium ITS sedimen lumpur tersebut memang cocok dengan lumpur Lapindo. Dan ini harus segera dikeruk karena saat ini sudah menutup alur dari transportasi laut yang lewat di Selat Madura ke Indonesia Timur.

"Dan pengerukan ini adalah tugas Kementerian PUPR karena lumpur lapindo sudah menjadi bencana nasional yang menjadi tanggung jawab pemerinah pusat," katanya.

Maka, Kementerian Perhubungan diharapkan segera merekomendasi pengerukan endapan lumpur yang ada di alur timur Madura tersebut karena untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran transportasi laut dari Tanjung Perak menuju ke Indonesia Timur. 

BHS juga menyampaikan adanya hambatan zero zero atau kerambah jaring apung yang dilakukan oleh nelayan di Selat Madura yang saat ini merambah sampai ke alur pelayaran yang bisa menganggu kelancaran transportasi laut dan ini harus ditertibkan untuk diatur penempatannya agar tidak menganggu arus lalu lintas laut dari Surabaya menuju ke Indonesia Timur.

"Termasuk juga pendangkalan yang ada di Ujung daripada alur sekitar 2,5 mil yang saat ini kedalamannya sudah tidak lebih dari 3,5 meter dan dikuatirkan menghambat  transportasi laut,” tegasnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Disnav Tipe A kelas 1 Tanjung Perak Agustono menjelaskan, bahwa pihaknya akan melakukan penertiban zero zero atau kerambah jaring apung dan juga penanganan endapan lumpur Lapindo dengan mengecek sekaligus merekomendasikan ke Kementerian PU untuk penanganan pengerukan termasuk juga hambatan yang di Ujung alur.

Dia juga akan mengajukan pembaruan server VTS yang sudah dioperasikan mulai tahun 2016 ini untuk kelancaran komunikasi dan pengamatan dan pengaturan lalu lintas transportasi laut di alur pelabuhan.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.