BAPPENAS dan DFAT Kunjungi YAKKUM, Dorong Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas

TIMESINDONESIA, SLEMAN – BAPPENAS RI bekerja sama dengan Program INKLUSI melakukan kunjungan lapangan ke Pusat Rehabilitasi YAKKUM, Kamis (8/8/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau pembangunan inklusif multipihak serta menilai kualitas dan efektivitas program yang telah berjalan dalam mewujudkan inklusi sosial bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Acara ini dibuka oleh Chatarina Sari, Direktur Pusat Rehabilitasi YAKKUM, sebagai tuan rumah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Maliki selaku Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan BAPPENAS,  perwakilan dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Irene Wijaya, serta 10 perwakilan dari Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Advertisement

Dalam wawancara terpisah, Chatarina Sari menjelaskan latar belakang program kunjungan pada siang itu.

"Ini adalah program kunjungan dari BAPPENAS kepada mitra-mitra pembangunan yang bergerak di bidang layanan inklusif. Mereka ingin melihat sejauh mana kerja-kerja yang sudah kami lakukan," kata Chatarina.

Ia menuturkan, program tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara BAPPENAS dengan DFAT dari Australia, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan yang inklusif. 

Chatarina menjelaskan Pusat Rehabilitasi YAKKUM selama ini fokus pada inklusi disabilitas. Dalam program ini, YAKKUM sebagai mitra dari BAPPENAS. 

"Kerja-kerja yang selama ini kami lakukan ingin dilihat dan didengar langsung oleh BAPPENAS, agar mereka mendapat insight dan masukan mengenai tantangan, hambatan, serta hal-hal yang bisa diperbaiki ke depannya. Hal ini penting untuk dikolaborasikan antara pemerintah, NGO, dan masyarakat, dari level desa hingga nasional," tambahnya.

Lebih lanjut, Chatarina mengungkapkan bahwa program kemitraan dengan BAPPENAS telah berjalan selama satu setengah tahun dan akan berlangsung hingga 2025. 

"Setelah 2025, akan dievaluasi apa yang perlu diperbaiki dan dimasukkan dalam lanjutan program hingga 2029. Harapannya, tantangan dan hambatan yang kami hadapi bisa diidentifikasi oleh BAPPENAS dan DFAT, sehingga dapat dimasukkan dalam perencanaan nasional dan diterapkan hingga ke tingkat daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan dan inklusi, serta mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas," jelasnya.

Dalam paparannya, Chatarina Sari juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah. 

"Selama 42 tahun, kami telah memberikan berbagai layanan dengan pendekatan berbasis hak dan dijalankan melalui kemitraan, terutama dengan penyandang disabilitas sebagai aktor utama. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, sehingga kolaborasi yang lebih kuat, khususnya dengan pemerintah, perlu ditingkatkan," ujarnya.

Perwakilan dari kantor pemerintahan juga menyatakan pentingnya kerja sama dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Nursyamsu, Perencana di Balai Kementerian Sosial, mengungkapkan kesan positifnya setelah melihat dan menikmati kopi dari Cupable Coffee, sebuah usaha yang dikelola oleh penyandang disabilitas.

"Saya sudah familiar dengan isu disabilitas karena pernah menjabat sebagai Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Hari ini, saya melihat teman-teman disabilitas di Cupable Coffee mengolah kopi dan merasakan sendiri kualitas kopi mereka yang sangat bersaing. Ini sangat menarik, karena teman-teman penyandang disabilitas ternyata bisa mandiri dan berkarya," ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan BAPPENAS, Maliki juga mengapresiasi kontribusi PRYAKKUM sejak tahun 1982 hingga saat ini dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

"Program kemitraan seperti ini memberikan daya ungkit bagi kita semua. Kami sangat menghargai kerjasama antara PRYAKKUM dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Sejak berdiri, PRYAKKUM telah menjangkau sekitar 15.000 orang. Jika rata-rata, itu sekitar 350 orang per tahun," tambahnya.

Maliki juga menyoroti pentingnya pemberdayaan yang berkelanjutan. "Dari 350 orang per tahun tersebut, kami melihat perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka bisa mandiri, mulai dari pendataan hingga administrasi kependudukan, merupakan pencapaian yang sangat bermakna. Kami sangat mengapresiasi target tahunan ini yang signifikan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan," lanjutnya.

Untuk diketahui, Pusat Rehabilitasi YAKKUM melalui Proyek Dignity INKLUSI yang didukung oleh Program INKLUSI dan DFAT, menyasar 7 provinsi dan 10 kabupaten/kota.

Proyek ini bekerja sama dengan 8 organisasi, terdiri dari lima organisasi penyandang disabilitas/OPDis dan tiga organisasi masyarakat sipil/OMS) sebagai mitra pelaksana.

Fokus proyek ini adalah mewujudkan inklusi disabilitas melalui penguatan kapasitas dan kebijakan dari tingkat lokal hingga nasional, dengan target utama orang dengan disabilitas psikososial dan ragam disabilitas lainnya.

Pusat Rehabilitasi YAKKUM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bermandat mendukung penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak mereka, serta membangun masyarakat inklusif melalui layanan berkualitas, terjangkau, dan terpadu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.