Ramai, Bansos Beras Bulog di Bantul Didrop Truk Bergambar Paslon Pilkada 2024

TIMESINDONESIA, BANTUL – Distribusi program bantuan pangan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di sejumlah titik Kalurahan wilayah Kabupaten Bantul memicu polemik karena bansos dibagikan dengan truk bergambar salah satu pasangan calon (Paslon) Pilkada 2024.

Hal itu seketika menimbulkan kegaduhan di tengah tengah masyarakat, terutama di jagat maya atau media sosial. 

Advertisement

Dari video dan sejumlah foto yang beredar, terlihat ada dua unit truk mengangkut beras Bulog dengan gambar salah satu calon Bupati dan wakil Bupati Bantul, yang terpampang jelas di bagian pintu belakang bak truk.

Dari pengamatan TIMES Indonesia, gambar berukuran cukup besar yang terlihat di bagian bak truk itu merupakan gambar dari salah satu calon Bupati dan wakil Bupati Bantul bernomor urut 3. 

Truk Bulog ini diketahui bertugas mendistribusikan beras bantuan CPP ke sejumlah Kalurahan. Salah satunya di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Bantul.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Lurah Sendangsari, Durori membenarkan pada Selasa (7/10/2024) sekitar pukul 11.00 Wib, ada satu unit truk bergambar salah satu Paslon mendistribusikan beras program bantuan pangan ke Kalurahannya. 

Namun saat kegiatan pendistribusian itu berlangsung, dirinya tidak berada di lokasi karena tengah menghadiri acara di masyarakat. 

Durori menyebut pertama kali mendapatkan informasi terkait hal itu dari media sosial. Di mana di media sosial itu menampilkan foto truk bermuatan beras dan di bagian pintu belakang bak truk terdapat gambar salah satu Paslon.

Durori mengaku kaget adanya kejadian ini, sebab program pemerintah pusat ini, seharusnya bersih dari kepentingan kontestasi politik.

"Saya tahunya dari medsos teman teman, ya kaget saya ada foto Paslon. Program pemerintah ini seharusnya terlepas dari hiruk pikuk pilkada dalam hal ini Paslon. Ya, hiruk pikuk tetap aja ada, tapi jangan dibawa sampai ranah ini," katanya, Kamis (10/10/2024)

 Durori menyampaikan, dengan kejadian ini pihaknya akan mengevaluasi pendistribusian program bantuan pangan pemerintah ini ke depannya. Pasalnya, selain merugikan pemerintah Kalurahan Sendangsari, hal ini berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.

"Ini yang harus bertanggungjawab siapa, kalau semacam ini akan kita evaluasi. Program ini bukan dari pemerintah Kalurahan, lain kali saya tidak mau ketempatan karena pemerintah Kalurahan dan saya bisa kena," tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Joko Waluyo, mengaku terkejut adanya kejadian ini. 

Joko Waluyo menyebut tidak tahu menahu mengenai hal ini. Pasalnya, kewenangan pendistribusian program bantuan pangan berupa beras itu dari pihak Bulog DIY.

 Ia pun menyesalkan, adanya peristiwa ini, dan segera akan mengkomunikasikan hal ini dengan pihak Bulog. 

"Kami tidak tahu karena itu wewenang Bulog kami hanya menerima dan membagikan. Ya yang tahu pihak Bulog, by name penerima saja kami tidak memiliki kewenangan. Hanya sampai Kalurahan membagikan dan ngawasi," tegasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.