Perkuat Fondasi Kebangsaan, BHS dan Gerindra Sosialisasi Empat Pilar MPR Bersama Pakar Sospol

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Anggota MPR RI Ir H Bambang Haryo Soekartono (BHS) menggelar Sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) Kehidupan Berbangsa & Bernegara di Hotel Inna Simpang Surabaya, Selasa (26/11/2024).

Sosialisasi ini sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2005 dan UU 17 Tahun 2014. Di mana juga dibagikan buku panduan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Advertisement

"Masyarakat diharapkan dapat mengimplementasikan sosialisasi empat pilar dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara," terang BHS.

Empat pilar ini dinilai sangat penting karena merupakan ideologi dan konstitusi Bangsa Indonesia. Termasuk di dalamnya upaya memperkuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Semoga bisa kita sosialisasikan lagi kepada masyarakat di lingkungan sekitar kita, mulai keluarga sampai wilayah perkampungan dan kecamatan," tambahnya.

Di sisi lain, BHS juga memaparkan potensi sumber daya alam tanah air bangsa ini yang begitu melimpah. Meliputi letak geografis hingga sejarah pendirian bangsa yang dibangun oleh founding fathers.

Sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) Kehidupan Berbangsa & Bernegara di Hotel Inna Simpang Surabaya, Selasa (26/11/2024). (Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Pada kesempatan yang sama, Prof Darsana dari FISIP Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya menyampaikan materi "Membangun Wawasan Kebangsaan Indonesia di Era Disrupsi Sosial Politik".

Dinamika politik tak dapat dipungkiri terus berubah seiring perkembangan zaman dan teknologi. Gempuran informasi sosial politik pada media digital misalnya, turut menciptakan gejolak yang membutuhkan solusi terbaru. 

"Para politisi harus paham akan ini supaya survive ke depan," ujarnya.

Sementara Empat Pilar MPR dalam tema sosialisasi ini merupakan konsensus dasar bernegara sebagai landasan yang tak akan lekang oleh zaman. Sosialisasi merupakan tugas seluruh pemangku kepentingan untuk membumikan kepada masyarakat luas.

Prof Darsana juga mengungkapkan bahwa di tengah keanekaragaman penduduknya, Indonesia merupakan negara baru yang berdiri selama 79 tahun. Sementara kepulauan seperti Jawa dan Sumatra sudah terlebih dulu ada. Dari latar belakang itu, dapat dipahami bahwa bangsa ini dibangun tanpa ada persamaan budaya, kultur maupun bahasa antara satu lama lain. 

Lantas apa yang kemudian mendorong sebuah kesepakatan membangun Indonesia?

"Yakni perasaan senasib atas penjajahan. Bisa saja membangun negara sendiri, kita tahu, bahwa potensi kita untuk tercerai berai dan terpisah-pisah sangat besar sekali. Kita masih 79 tahun, belum 100 tahun. Kalau tidak dimanage, maka Indonesia potensi bubar," tegas Prof Darsana.

Ia menegaskan bahwa kesejahteraan dengan prinsip keadilan sosial dapat mencegah aksi separatisme.

Sementara menghadapi generasi baru sebagai generasi yang hidup di era digital dan menimbulkan tsunami kultural dan tsunami politik diperlukan strategi. Antara lain melalui pendidikan karakter agar mereka tidak hanyut dalam ancaman negatif disrupsi informasi dan teknologi yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Mudah-mudahan ini bisa kita manage dengan baik dan Indonesia Emas yang mau kita capai pada 2045 bisa kita capai dengan surplus sumber daya manusia bonus demografi," jelasnya.

Senada, Anggota DPRD Jatim Fraksi Partai Gerindra Cahyo Harjo Prakoso pada kesempatan itu turut menjawab semua pertanyaan problem sosial yang diajukan oleh para peserta. Ia setuju pentingnya mempersempit disparitas ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial.

Cahyo juga memaparkan sejumlah kebijakan kepemimpinan Presiden Prabowo yang sangat berdampak bagi masyarakat semenjak dilantik beberapa waktu lalu. Antara lain membongkar judi online di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hingga pelarangan peredaran iPhone 16 karena dinilai tidak menguntungkan bagi penerimaan dalam negeri. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.