Fraksi PKS: UHC Majalengka 2025 Terus Berlanjut

TIMESINDONESIA, MAJALENGKA – Isu pemberhentian sementara program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka pada 2025 sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Salah satu pihak yang turut berjuang untuk memastikan kelanjutan program tersebut adalah Fraksi PKS Majalengka. Ketua Fraksi PKS, Dhora Darojatin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa fraksi di DPRD Majalengka untuk memastikan UHC tetap dilanjutkan pada 2025.

Advertisement

"Saya ingin menyampaikan bahwa sejak tahun 2021, saat pandemi COVID-19, program ini baru bisa diluncurkan pada 2023," kata Dhora Darojatin, Sabtu (30/11/2024).

Menurutnya, program UHC mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 39 miliar untuk tahun 2025, meskipun anggaran awal yang diajukan hanya Rp 31 miliar.

Dhora menambahkan, bahwa pihaknya telah meminta Wakil Ketua DPRD untuk memastikan keberlangsungan UHC di tahun 2025.

Hal itu sesuai dengan komitmen partainya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Majalengka, khususnya bagi yang kurang mampu. 

"Alhamdulillah, akhirnya ada konfirmasi dari Wakil Ketua bahwa program ini dapat dilanjutkan," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Majalengka, Deden Narayanto, menyampaikan bahwa hasil komunikasi intens dengan Fraksi PKS telah meyakinkan semua pihak untuk melanjutkan program UHC. 

"Alhamdulillah, setelah rapat paripurna mengenai perencanaan APBD 2025, kami bisa memastikan program UHC akan terus berlanjut," katanya.

Sebelumnya, Deden mengatakan bahwa program UHC sempat terkendala akibat munculnya isu mengenai tunggakan utang BPJS Kesehatan yang belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Meski sempat ada kekhawatiran bahwa program ini akan berhenti, namun lobi dari Fraksi PKS dan Komisi IV serta yang lainnya, akhirnya berhasil memunculkan solusi agar UHC tetap dapat berjalan pada 2025.

"Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan," tambah Deden. 

Meskipun anggaran yang tersedia hanya cukup hingga Februari 2025, pihaknya berusaha mencari solusi untuk menutupi kekurangan dana dengan menggunakan dana cadangan hampir Rp 164 miliar.

"Alhamdulillah, tadi kami bersama pimpinan dan pihak BAPD telah sepakat untuk menutupi kekurangan anggaran di bulan-bulan mendatang," ujarnya.

Terkait alokasi untuk bulan Maret, April dan Mei, pihaknya mengakui bahwa kekurangan anggaran akan ditutupi menggunakan dana cadangan yang tersedia, nilainya hampir mencapai Rp164 miliar.

Dana tersebut diharapkan dapat dialihkan sebagian untuk mendukung program UHC, sementara sisanya akan digunakan untuk investasi. 

Untuk itu, Deden berharap masyarakat mendukung upaya Fraksi PKS dalam memperjuangkan hak-hak dasar, terutama di bidang kesehatan. Ia juga menegaskan bahwa, sebagai pimpinan DPRD, dirinya siap mengawal program-program yang diusung oleh Fraksi PKS. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.