Puspomad Tegaskan Komitmen Tingkatkan Profesionalisme Penyidik Polisi Militer

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Dalam upaya memperkuat integritas dan profesionalisme penyidik Polisi Militer (Pomad) di seluruh Indonesia, Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Wadan Puspomad) Mayjen TNI Eka Wijaya Permana melantik 127 penyidik Pomad dalam upacara penyumpahan di Balai Prajurit, Surabaya, Kamis (5/12/2024). 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Puspomad untuk memastikan seluruh penyidik memiliki legalitas formal dalam menjalankan tugas, di tengah tantangan meningkatnya kasus hukum yang melibatkan prajurit TNI.

Advertisement

Acara ini dihadiri pula oleh Kalemmasmil Brigjen TNI Yusrif Guntur, para Pejabat Utama (PJU) Puspomad, dan para Danpomdam.

Menurut Mayjen Eka, penyumpahan adalah bagian krusial dalam legalitas penyidik. "Proses penyumpahan ini memastikan bahwa penyidik Pomad memiliki legitimasi sesuai undang-undang dalam menjalankan tugas mereka. Sampai saat ini, dari total 1.200 kebutuhan penyidik, baru 800 yang tersedia, dengan 515 di antaranya telah disumpah. Hari ini, kami melantik 127 penyidik baru," ujarnya.

Dukungan Puspomad untuk Profesionalisme Penyidik

Selain penyumpahan, Puspomad juga menjalankan program penyuluhan hukum secara rutin untuk membahas perkembangan kasus yang tengah ditangani. 

"Dirbimidik mengadakan penyuluhan hukum setiap bulan, membahas progres dan langkah penanganan kasus. Prinsipnya, Polisi Militer adalah sahabat prajurit yang membantu menyelesaikan masalah agar prajurit dapat melanjutkan karier dengan baik," ungkapnya.

"Penyidik Pomad harus siap terlibat di berbagai lini, termasuk operasi internasional," tambah Mayjen Eka.

Tantangan dan Kasus Menonjol

Namun, meningkatkan profesionalisme penyidik Pomad tidak lepas dari tantangan, terutama terkait maraknya kasus yang melibatkan oknum TNI. Beberapa kasus yang menjadi sorotan adalah narkoba, perilaku arogan, hingga keterlibatan dalam praktik ilegal seperti backing.

"Kami tidak hanya menjalankan proses hukum, tetapi juga menganalisis penyebab prajurit terjerumus dalam masalah ini. Penyuluhan hukum ke satuan-satuan menjadi langkah preventif agar prajurit tidak salah jalan," kata Mayjen Eka.

Puspomad juga mengandalkan Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) untuk menangani laporan masyarakat terkait pelanggaran prajurit.

"Setiap laporan yang masuk akan diselidiki lebih lanjut. Jika ditemukan unsur pidana, laporan tersebut menjadi dasar proses hukum yang berkoordinasi dengan komandan satuan, jaksa, dan hakim," jelasnya.

Pemberantasan Judi Online di Lingkungan TNI

Dalam kesempatan tersebut, Mayjen Eka juga menegaskan sikap tegas TNI terhadap judi online. Sesuai arahan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), seluruh komandan satuan diminta melakukan pengawasan ketat terhadap anggota mereka.

"Judi online tidak bisa ditoleransi. Jika ditemukan pelanggaran, kami langsung memproses hukum. Pencegahan juga terus dilakukan oleh pimpinan dan satuan bawah," tegasnya.

Melalui langkah-langkah tersebut, Puspomad berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme Polisi Militer dalam mendukung tugas TNI AD serta penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.