Geruduk DPRD Banjar, Dadang Kalyubi Tandatangani Tuntutan PMII di Hakordia 2024

TIMESINDONESIA, BANJAR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar menggerudug kantor DPRD Kota Banjar, Senin (9/12/2024).

Nampak Ketua DPRD dan kedua wakilnya bersama sejumlah anggota legislatif didampingi Satpol PP dan TNI-Polri menyambut kedatangan para mahasiswa yang langsung menyampaikan orasinya di halaman gedung perwakilan tersebut.

Advertisement

Koordinator aksi unjuk rasa, Roufurohim dalam keterangan persnya menyebut bahwa aksi tersebut dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

"Kami mengetes para anggota legislatif dan Pemkot Banjar bagaimana responsif mereka terhadap aksi PMII ini," katanya.

Pihaknya berencana untuk menggeruduk Kejaksaan guna mempertanyakan penanganan perkara dugaan penyalahgunaan anggaran transportasi dan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar.

"Kami sudah melakukan audensi dengan kejaksaan dan pihak kejaksaan pun akan melihat bagaimana responsif pihak terkait atas perkara tersebut melalui aksi ini," cetusnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banjar, Dadang R Kalyubi mengaku sangat mengapresiasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang hadir di gedung DPRD tepat di peringatan Hakordia.

"Saya sangat bangga dan setuju dengan tuntutan para mahasiswa untuk melenyapkan budaya korupsi di gedung DPRD maupun Pemkot," katanya.

Dadang berujar bahwa para anggota legislatif dipilih masyarakat tak lain untuk membantu masyarakat bukan untuk membantu partai.

"Kami sangat berterimakasih kepada PMII yang merupakan bagian dan kekuatan legislatif dalam meningkatkan fungsi pengawasan. Kami ada di belakang para mahasiswa untuk memberantas korupsi di Kota Banjar," tegasnya.

Aksi unjuk rasa akhirnya berakhir tanpa kericuhan setelah sebelumnya Ketua DPRD Kota Banjar menandatangani tuntutan dari para mahasiswa.

Adapun 5 tuntutan mahasiswa PMII terhadap DPRD dan Pemerintah Kota Banjar yaitu sebagai berikut:

1. Menuntut DPRD/Pemkot Banjar menolak segala bentuk gratifikasi atau suap dan intervensi yang dapat mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugas.

2. Mendesak Pemkot Banjar untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran termasuk proyek-proyek infrastruktur pembangunan, dll.

3. Meminta keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran DPRD termasuk penggunaan dana reses dan operasional dewan dll.

4. Mendorong pembentukan tim independen yang melibatkan masyarakat untuk mengawasi program pembangunan daerah.

5. Mendesak para penegak aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan di Kota Banjar secara transparan tanpa intervensi pihak manapun. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.