PMII dan GMNI Unjuk Rasa Tolak PPN 12 Persen di DPRD Jombang

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jombang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Jombang, Senin (30/12/2024), menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

Aksi ini dimulai dengan long march dari Tugu Ringin Contong menuju gedung DPRD. Ratusan mahasiswa dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) membentangkan poster-poster berisi protes, menyuarakan keresahan mereka terkait kenaikan PPN 12 Persen yang dinilai merugikan rakyat kecil.

Advertisement

Setelah tiba di gedung DPRD, mahasiswa bergantian berorasi di depan pintu gerbang. Meski aksi awalnya berlangsung damai, suasana memanas ketika mereka memaksa masuk ke gedung dewan untuk bertemu langsung dengan para wakil rakyat. 

Sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga. Bahkan, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, yang telah menemui mahasiswa, ikut terdorong dalam kericuhan tersebut.

Namun, setelah situasi mereda, mahasiswa akhirnya diizinkan masuk ke gedung. Di dalam gedung, mereka menyampaikan tuntutan agar DPRD Jombang mendukung penolakan kenaikan PPN 12 persen. Ketua DPRD, Hadi Atmaji, bersedia menandatangani tuntutan mahasiswa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat pada 3 Januari 2025.

Asrorudin, Ketua PC PMII Jombang, mengatakan bahwa kenaikan PPN ini akan berdampak buruk pada masyarakat, terutama masyarakat kecil. 

"Kami khawatir efek domino dari kenaikan ini akan merambah ke harga kebutuhan pokok dan meningkatkan beban hidup rakyat. Kami meminta DPRD Jombang menyampaikan penolakan ini kepada pusat," jelas Asrorudin.

Asror juga menambahkan bahwa mahasiswa akan terus mengawal proses ini hingga pemerintah mendengarkan aspirasi mereka dan membatalkan kenaikan PPN. 

“Kami percaya bahwa jika aspirasi ini dimulai dari Jombang, maka wilayah lain di Indonesia akan turut menyuarakan hal yang sama,” ujarnya.

Sementara itu, Hadi Atmaji Ketua DPRD Jombang mengapresiasi atas ide dan gagasan para mahasiswa. Ia juga sepakat dan menyetujui apa yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa. Ia akan meneruskan aspirasi dari mahasiswa itu ke DPR RI.

"Kami baru saja keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19. Kenaikan PPN sekarang akan menambah beban ekonomi masyarakat, sehingga lebih baik kebijakan ini ditunda," ujar Hadi.

DPRD Jombang akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengkaji lebih lanjut dampak kenaikan PPN ini, dan keputusan akan diambil melalui musyawarah dengan semua pihak terkait. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.