Komnas Indonesia: Reformasi BUMN Dimulai dari Pencopotan Pejabat Tak Berintegritas

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan sejumlah pejabat publik terus menjadi sorotan lembaga penegak hukum. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan keterlibatan Direktur PT Petrokimia Gresik, Rahmad Pribadi, dalam praktik suap terkait sewa kapal antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia pada tahun 2019.

Berdasarkan kesaksian mantan anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso, Rahmad Pribadi diduga pernah memerintahkan penyelesaian masalah yang melibatkan PT Humpuss Transportasi Kimia (HKT). Dalam pengakuannya, Bowo Sidik menyebut bahwa Rahmad Pribadi memperkenalkan dirinya kepada General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti, yang diduga menjadi pemberi suap. Dugaan kuatnya keterlibatan Rahmad Pribadi ini memunculkan kekhawatiran besar terhadap integritas kepemimpinannya.

Advertisement

Kepemimpinan Rahmad Pribadi sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia menuai kritik tajam. Komnas Indonesia menyebut bahwa adanya pejabat dengan rekam jejak buruk di perusahaan strategis seperti PT Pupuk Indonesia mencederai kepercayaan masyarakat. Situasi ini dinilai turut berkontribusi terhadap berbagai permasalahan, seperti kelangkaan pupuk yang sering terjadi.

Menanggapi dugaan tersebut, Komite Mahasiswa Nasional Indonesia (Komnas Indonesia), yang dikoordinatori oleh Rahman, menyatakan sikap tegas dengan mengajukan beberapa tuntutan:

1. Mendesak Menteri BUMN untuk segera mencopot Rahmad Pribadi dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia.

2. Menegaskan bahwa Direktur Utama PT Pupuk Indonesia yang tidak memiliki integritas harus mundur dari jabatannya.

3. Menilai bahwa Rahmad Pribadi telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin perusahaan.

Komnas Indonesia menyoroti bahwa kepemimpinan yang tidak kompeten di PT Pupuk Indonesia berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kelangkaan pupuk yang kerap terjadi disinyalir akibat manajemen yang buruk di bawah kendali Rahmad Pribadi. Oleh karena itu, perubahan kepemimpinan menjadi langkah mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan kompetensi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Komnas Indonesia berharap agar Menteri BUMN Erick Thohir mengambil tindakan tegas demi memastikan tata kelola perusahaan negara yang bersih dan profesional.

Sebagai elemen masyarakat, Komnas Indonesia mengajak publik untuk terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Reformasi di tubuh BUMN tidak hanya menjadi tuntutan, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.