Banjir Ekstrem di Sulsel: Empat Kabupaten dan Kota Berstatus Tanggap Darurat

TIMESINDONESIA, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Pj Gubernur Sulsel), Fadjry Djufry, menyatakan bahwa banjir ekstrem yang melanda empat wilayah di provinsi tersebut, yaitu Kabupaten Maros, Pangkep, Gowa, dan Kota Makassar, telah mencapai status tanggap darurat. Banjir ini dipicu oleh hujan lebat yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

"Dari Pemprov dan Bupati Maros sudah memberikan bantuan, paling tidak ini tanggap darurat. Ini harus dipikirkan solusi permanen secara bersama-sama oleh pemimpin definitif nantinya," ujar Fadjry Djufry saat memantau kondisi di Blok 8 Perumnas Antang, Makassar, Rabu (12/2/2025).

Advertisement

Ribuan Jiwa Terdampak

Banjir yang melanda beberapa wilayah di Sulsel telah menyebabkan kerusakan parah, terutama di Kecamatan Manggala dan sekitarnya di Kota Makassar. Ketinggian air di beberapa titik mencapai antara betis hingga dada orang dewasa. Menurut data terbaru, sebanyak 1.098 jiwa terdampak bencana ini.

Fadjry Djufry mengungkap, pihaknya telah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Namun, ke depan, perlu dipikirkan lagi soal solusi permanen untuk mencegah banjir terulang

Banjir Tahunan

Menurut laporan warga, banjir hampir terjadi setiap tahun. Terutama sejak Desember 2024. Namun, banjir tahun ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, dengan ketinggian air yang lebih signifikan.

Beberapa pihak juga menyebutkan bahwa pembukaan pintu air pelimpahan Bendungan Bili-bili di Kabupaten Gowa turut berkontribusi terhadap banjir. Pintu air tersebut dibuka karena elevasi air di bendungan melebihi batas normal, sehingga air mengalir deras ke sungai di wilayah Kabupaten Maros, Gowa, dan Kota Makassar.

Namun, Djufry menegaskan bahwa pembukaan pintu air bukanlah satu-satunya penyebab banjir. Ada banyak faktor lain, seperti pendangkalan DAS dan perubahan lingkungan di sekitar Kota Makassar. 

Mitigasi dan Solusi Permanen

Djufry menekankan pentingnya mitigasi bencana dan solusi permanen untuk mengatasi banjir di masa depan. 

Ia mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk duduk bersama merumuskan strategi jangka panjang.

Untuk memastikan bahwa dampak banjir tidak terulang, perlu koordinasi dan kerja sama semua pihak. "Ini pendekatannya harus terintegrasi dari hulu ke hilir, karena ini berulang tiap tahun, sehingga harus ada solusi permanen. Kita tidak inginkan ketika masuk bulan November, Desember, dan Januari, di Sulsel tenggelam (banjir berulang)," ujarnya.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.