Dampak Efisiensi APBN, Warga Pangandaran Rela Jadi TKW dan TKI

TIMESINDONESIA, PANGANDARAN – Kebijakan efisiensi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diterapkan pemerintah saat ini memberi dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Sejumlah warga, khususnya dari kalangan keluarga berpenghasilan rendah, memilih untuk mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Advertisement

Kebijakan efisiensi APBN, yang bertujuan untuk menekan pengeluaran negara, berdampak pada berkurangnya subsidi sosial serta bantuan langsung tunai yang sebelumnya membantu masyarakat miskin.

Dampak langsung dari kebijakan ini terlihat pada peningkatan angka pengiriman pekerja migran, baik pria maupun wanita, yang kini lebih banyak mencari peluang kerja di luar negeri.

Warga di Pangandaran yang memilih pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW dan TKI mereka tidak punya pilihan lain selain mencari penghasilan di luar karena kebutuhan hidup yang makin berat.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pangandaran Asep Saepudin mengatakan, dengan adanya penomena ini, Pemerintah Daerah Pangandaran diharapkan memiliki terobosan yang positif dengan cara memberikan informasi dan pelatihan terkait prosedur yang aman dalam menjadi TKI dan TKW.

“Jangan sampai terjadi insiden warga Pangandaran ada yang terjerumus dalam jaringan pekerja migran ilegal, yang bisa menambah risiko bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka,” kata Asep, Minggu (16/02/2025).

HMI menilai bahwa meski kebijakan efisiensi APBN bisa menurunkan defisit anggaran, namun dampaknya bagi masyarakat kecil cukup besar. Apalagi ketika subsidi dan bantuan sosial dikurangi, masyarakat yang tidak memiliki lapangan pekerjaan tetap di dalam negeri terpaksa mencari cara untuk bertahan hidup.

“Perlu dipantau kondisi yang terjadi jangan sampai ada insiden yang terjebak dalam masalah sosial dan hukum saat bekerja di luar negeri,” tambah Asep.

Pemerintah Daerah Pangandaran diharapkan dapat mencari solusi yang lebih inklusif untuk mengurangi dampak kebijakan efisiensi APBN terhadap masyarakat yang paling rentan.

“Untuk itu, upaya pemberdayaan ekonomi lokal dan pembukaan lapangan pekerjaan domestik menjadi kunci utama untuk mencegah lebih banyak warga yang harus merantau menjadi TKI dan TKW,” pungkas Asep. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.