Peristiwa Daerah

Ribuan Massa Aksi Demo 'Indonesia Gelap' Mulai Duduki Area DPRD Kota Malang

Selasa, 18 Februari 2025 - 13:30 | 42.62k
Ribuan massa aksi demo saat menduduki dan datang di depan Gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia)
Ribuan massa aksi demo saat menduduki dan datang di depan Gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, MALANG – Ribuan massa aksi demo Indonesia Gelap dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya hingga Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya mulai memenuhi wilayah DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025).

Sekitar pukul 12.30 WIB massa aksi bergerak dari wilayah Stadion Gajayana Malang menuju Alun-alun Tugu Malang.

Advertisement

Ribuan massa yang menggunakan dresscode serba hitam, berjalan memenuhi jalanan kawasan DPRD Kota Malang sembari membawa berbagai macam poster.

Mulai dari poster-poster bergambarkan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, bendera bertuliskan ‘Reformasi Dikorupsi’, poster bertuliskan ‘Indonesia Gelap’ hingga poster bertuliskan ‘Dikasih Makan Siang Untuk Dilarang Merasakan Kesejahteraan’.

Bahkan, mereka pun juga melakukan aksi teatrikal di depan gedung DPRD Kota Malang. Ribuan massa aksi demo duduk dan tengkurap untuk melambangkan rendahnya harapan kesejahteraan.

Ribuan massa aksi juga menyanyikan lagu ‘Tanah Airku’ sembari melakukan teatrikal.

Demo-Mahasiswa-di-Malang.jpg

Pantauan TIMES Indonesia, kawasan Alun-alun Tugu Malang, Balai Kota hingga DPRD Kota Malang saat ini tengah ditutup total imbas aksi demo bertemakan ‘Indonesia Gelap’.

“Ayo kawan kawan kita rapatkan barisan, kita blokade akses jalan ini,” ucap salah satu pendemo, Selasa (18/2/2025).

Aksi demo ini juga dijaga oleh ratusan personel polisi yang telah berjaga sejak pagi tadi.

Sebagai informasi, aksi demo ini merupakan aksi serentak di seluruh Indonesia yang sudah dimulai sejak Senin (17/2/2025).

Demo bertemakan ‘Indonesia Gelap’ ini tentu membawa sejumlah tuntutan.

Seperti halnya sejumlah kebijakan baru dari Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo-Gibran hingga persoalan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap berlindung di balik alasan efisiensi anggaran untuk menjadi jalan masuk bagi penghancuran sistem yang terstruktur.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES