Soal Tagar #KaburAjaDulu, Sosiolog: Ekspresi Kekecewaan Anak Muda

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Syaifudin mengomentari tagar #KaburAjaDulu yang tengah ramai diperbincangkan.

Tagar ini sebelumnya menggema di media sosial. Tagar menggema karena anak muda Indonesia kecewa dengan keadaan Indonesia. Mulai dari pendidikan yang masih mahal, hingga lowongan kerja yang masih minim.

Advertisement

Syaifudin menyebut, tagar ini semakin ramai karena bersamaan dengan 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ekspresi kekecewaan dalam tagar #KaburAjaDulu ini trending di media sosial bersamaan dengan di waktu pemerintah merilis tingkat kepuasan 100 hari kerja dengan bangganya yang berada di angka 80%. Ada survei tingkat kepuasan, tetapi di sosial media menggema #KaburAjaDulu," katanya kepada TIMES Indonesia, Rabu (19/2/2025).

Menurutnya, fenomena ini menjadi anomali, apa benar masyarakat begitu tinggi angka kepuasaannya yang mencapai 80% di tengah berbagai kebijakan yang dirasakan masyarakat memberatkan dan perilaku elite pejabat publik yang terkadang kontroversi.

Ia juga menyebut, pejabat publik harus berhenti berkomentar negarif bahwa adanya tagar #KaburAjaDulu tersebut adalah karena anak muda tak memiliki jiwa nasionalisme.

"Di satu sisi dengan trendingnya tagar #KaburAjaDulu itu bukan berarti masyarakat tidak nasionalisme. Justru melihat apa yang terjadi saat ini bagian dari rasa cinta dari generasi muda khususnya terhadap Indonesia," jelasnya.

Ia menyampaikan, mereka yang khususnya bekerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia juga turut berkontribusi terhadap devisa negara. 

"Sesuai data Bank Indonesia pada akhir September 2024 bahwa Pekerja Migran Indonesia turut menyumbang devisa negara di urutan kedua sebesar US$9,71 miliar dan urutan pertama hasil ekspor kelapa sawit sebesar US$31,49 miliar," katanya.

Oleh karenanya, ia berharap trendingnya tagar #KaburAjaDulu ini harus menjadi salah satu evaluasi pemerintah terkait berbagai kebijakannya yang ada dan perilaku etika serta komunikasi pejabat publiknya. 

"Sebab di pemerintahan yang belum genap satu tahun ini, banyak harapan masyarakat atas perubahan yang pro rakyat dan mensejahterakan sesuai janji saat kampanye Pemilu 2024 lalu," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.