Menkop RI: Koperasi Harus Besar, Tidak Boleh Menipu, Mark Up, dan Fiktif

TIMESINDONESIA, BANTUL – Menteri Koperasi RI, Budie Arie Setiadi, menegaskan bahwa koperasi harus dikelola dengan prinsip kejujuran dan transparansi. Ia menyoroti tiga hal yang tidak boleh terjadi dalam pengelolaan koperasi, yaitu praktik penipuan, mark up, dan pembentukan koperasi fiktif.

"Kalau koperasi menipu, mark up, atau fiktif, itu urusannya bukan dengan Menteri Koperasi, tapi dengan aparat penegak hukum," tegas Budie Arie, saat melakukan kunjungan kerja di Koperasi Wisata Mina Bahari Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul, Jumat (21/2/2025).

Advertisement

Menurutnya, koperasi harus berorientasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan anggotanya, bukan sekadar mencari keuntungan kecil. Presiden Prabowo Subianto, kata Budie, menginginkan koperasi yang besar dan kuat, seperti di negara-negara maju.

"Koperasi di Belanda seperti FrieslandCampina dan di Selandia Baru seperti Fonterra adalah contoh koperasi raksasa di sektor susu. Kita juga harus mendorong koperasi untuk tumbuh besar dan memberikan manfaat lebih bagi anggotanya," jelasnya.

Budie menekankan pentingnya dukungan permodalan agar koperasi bisa berkembang dan bersaing dengan badan usaha lain, seperti PT. Namun, koperasi tidak hanya mengejar profit semata, melainkan juga benefit atau manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kalau ada prospek bisnis yang bagus, kita harus dukung dengan permodalan. Koperasi tidak boleh kalah dengan PT karena koperasi memiliki nilai lebih, bukan sekadar profit, tetapi juga kebermanfaatan," ujarnya.

Ia pun mendorong koperasi untuk melakukan berbagai terobosan bisnis agar lebih menguntungkan dan manfaatnya bisa lebih luas dirasakan oleh masyarakat.

Dengan dorongan ini, pemerintah berharap koperasi di Indonesia semakin produktif, inovatif, dan menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.