Peristiwa Daerah

Aktivis Sebut Banyuwangi Darurat Medsos, Ada Apa?

Senin, 14 April 2025 - 14:55 | 54.08k
Aktivis kawakan Banyuwangi, Holili Abdul Ghany, S Ag. (Foto : Dokumentasi TIMES Indonesia)
Aktivis kawakan Banyuwangi, Holili Abdul Ghany, S Ag. (Foto : Dokumentasi TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Postingan pegiat media sosial (medsos) di Banyuwangi, Jawa Timur, kian hari dianggap makin kebablasan. Akun medsos tak lagi difungsikan untuk mengunggah konten hiburan, kuliner, edukasi atau pun wisata yang menyenangkan. Namun lebih marak bergeser pada aktivitas kritik bernuansa menyudutkan bahkan kadang mengandung unsur hoaks serta ujaran kebencian.

Menanggapi fenomena tersebut, aktivis di Banyuwangi, Holili Abdu GHani S.Ag, menilai bahwa saat ini Banyuwangi sudah darurat medsos. Hal itu ditandai dengan banyaknya postingan yang tak lagi berisi edukasi, hiburan atau pun solusi yang arif dan bijaksana.

Advertisement

Bahkan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perintis Banyuwangi, ini menduga jika terdapat pegiat medsos di Bumi Blambangan yang dikendalikan oleh oknum tertentu.

“Intinya medsos di Banyuwangi ini ada yang dikendalikan oleh oknum yang berpikiran negatif dan punya kepentingan pribadi. Tidak mencerminkan kearifan lokal atau pun pemikiran rakyat Banyuwangi. Ini tidak menjadi budaya Banyuwangi,” katanya, Senin (14/4/2025).

Aktivis yang berdomisili di Dusun Gunung Remuk, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro ini mengakui bahwa medsos merupakan wahana untuk mengungkapkan kebebasan ber ekspresi. Namun harus disadari, semua tentu ada batasannya.

“Tidak bisa medsos digunakan untuk main kritik seenaknya, membuat seakan-akan orang lain salah. Jika mengaku aktivis lalu main kritik di medsos, bisa jadi justru malah menciderai semangat para aktivis lain yang selalu melakukan kritik dengan dasar hukum jelas yang disampaikan secara santun dan dengan solusi jalan keluar,” bebernya.

Dan menurut Holili, sapaan akrabnya, justru akan tidak membawa manfaat ketika postingan medsos malah menimbulkan perpecahan hingga kebencian.

“Mengkritik itu boleh, itu hak setiap individu, namun disetiap hak, ada hak orang lain juga. Dan Indonesia adalah negara hukum, maka hukum harus terus dijunjung tinggi,” paparnya.

Sebagai wujud pemerintah hadir untuk meng edukasi masyarakat, dia mengusulkan agar dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan medsos yang bijak, arif dan bijaksana.

“Agar lebih paham dalam menyampaikan aspirasi di medsos, jangan sampai menjadi pemicu kebencian atau ketidaksukaan,” tandas Holili. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES