Lamongan Kembali Raih WTP Kesembilan Kali Berturut-turut dari BPK

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Lamongan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diterima Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, bersama Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wahyudi, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Senin (21/4/2025). 

Advertisement

Opini WTP diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang sebelumnya telah diserahkan oleh Pemkab Lamongan pada pertengahan Maret lalu.

Bupati Yuhronur Efendi mengungkapkan, capaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran Pemkab Lamongan. Menurutnya, opini WTP menjadi bukti bahwa Lamongan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Komitmen kami dalam mengelola keuangan negara untuk kepentingan masyarakat terus kami pegang teguh. Dan ini kami wujudkan dalam LKPD 2024 yang telah diperiksa oleh BPK,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut.

Ia menyebut, penghargaan ini akan menjadi pemicu semangat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di tahun-tahun mendatang.

Pak Yes menegaskan, catatan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi agar ke depan pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

“Opini WTP ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Kepercayaan publik adalah yang utama,” katanya.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menjelaskan bahwa pemeriksaan atas LKPD dilakukan selama 60 hari dengan standar dan indikator yang ketat.

“Ada empat kriteria utama yang kami gunakan, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal,” ucapnya.

Ia menegaskan, opini WTP adalah bentuk pengakuan atas kewajaran laporan keuangan daerah, bukan sekadar penghargaan seremonial. Pemerintah daerah dituntut untuk terus menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Meski mendapat opini tertinggi, Yuan menyebut masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki Pemkab Lamongan dan daerah lainnya di Jawa Timur. Beberapa diantaranya yakni kekurangan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, kelebihan bayar karena kekurangan volume pekerjaan, hingga pengelolaan aset tetap yang dinilai belum tertib.

“Ini penting agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga berdampak langsung bagi masyarakat,” tutur Yuan.

Dengan raihan ini, Lamongan kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Jawa Timur. Prestasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah menjadi budaya dalam pemerintahan di Kota Soto. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.