Anak Tak Sekolah Akan Terwadahi, Dindik Pacitan: Kami Sambut Baik Sekolah Rakyat

TIMESINDONESIA, PACITAN – Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan (Dindik Pacitan) menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan kebijakan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan menyasar anak-anak kurang mampu serta tidak sekolah.

Kepala Dindik Pacitan, Budiyanto, mengatakan program ini akan sangat membantu daerah dalam menangani persoalan anak yang belum mengenyam pendidikan, terutama di jenjang SMP dan SMA.

Advertisement

“Anak kurang mampu yang belum sempat masuk ke pendidikan formal akan bisa terwadahi lewat Sekolah Rakyat ini,” kata Budiyanto kepada TIMES Indonesia, Rabu (23/4/2025).

Ia menambahkan, jenjang SD belum terlalu diprioritaskan dalam program ini karena usia peserta didik masih terlalu muda.

Namun, Dindik mendukung penuh jika konsep boarding school diterapkan. “Terutama jenjang SMP dan SMA. Kalau SD saya rasa masih cukup belia. Karena itu nanti akan ada boarding school,” ujarnya.

“Pada intinya kami menyambut baik program Sekolah Rakyat di Pacitan,” tegas Budiyanto.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pacitan juga telah menyiapkan lahan untuk mendukung program tersebut. 

Kepala Dinas PUPR Pacitan, Ir Suparlan, mengatakan pihaknya sudah menyediakan lahan minimal 5 hektare sesuai ketentuan pemerintah pusat. “Minggu lalu kami sudah ke Jakarta dalam rangka verifikasi data kaitannya dengan Sekolah Rakyat,” ujar Suparlan, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah kementerian seperti Kementerian Sosial, Pendidikan, Kemenag, Bappenas hingga PUPR. “Kami di sana sesuai kapasitas, berdiskusi langsung dengan desk Kementerian PUPR,” jelasnya.

“Kami juga harus melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar, karena lahan yang akan digunakan saat ini masih ditanami padi,” kata Suparlan.

Ia mengingatkan, pembangunan Sekolah Rakyat bukan proyek instan. Prosesnya akan dilakukan bertahap selama dua hingga tiga tahun karena dananya cukup besar dan bersumber dari APBN. “Ini proyek multiyears. Tidak selesai dalam setahun, bisa dua sampai tiga tahun,” terangnya.

Suparlan menilai program ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat kecil, sesuai amanat UUD 1945. “Saya sangat setuju. Ini bagian dari konsistensi melaksanakan UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” pungkasnya.

Dengan kesiapan lahan dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pemkab Pacitan berharap bisa segera masuk dalam pelaksanaan gelombang kedua pembangunan Sekolah Rakyat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.