Wali Kota Banjar Sikapi Tuntutan Aktivis Buruh, Sarbumusi: Kami Kecewa

TIMESINDONESIA, BANJAR – Wali Kota Banjar Sudarsono saat dimintai tanggapan melalui telepon pribadinya mengungkap bahwa pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan para aktivis buruh guna membahas lebih lanjut persoalan kaum buruh yang sempat menggelar aksi unjuk rasa di Pendopo Jumat pekan lalu.

"Sebagai wali kota baru, saya ingin tahu suara buruh seperti apa, biar kita bisa antisipasi klo ada perusahaan yang kolaps," katanya kepada Times Indonesia, Senin (26/5/2025).

Advertisement

Sudarsono menegaskan bahwa pihaknya tidak masalah jika memang harus menutup perusahaan yang tidak memenuhi haknya kepada para buruh. Namun, nantinya para buruh yang kehilangan pekerjaan akan menjadi tanggungjawab organisasi buruh yang meminta perusahaan tersebut ditutup.

"Toh kami pemkot juga tidak merasa rugi, karena memang tidak ada kontribusi terhadap pemkot," tandasnya.

Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kota Banjar, Tony Rustaman yang sempat menggelar aksi unjuk rasa guna menagih janji kepada Wali Kota Banjar atas program kartu berdayanya menyatakan  kekecewaannya.

Aktivis buruh ini mengaku kecewa dengan ketidakhadiran sosok wali kota dan wakilnya saat penyampaian aspirasi buruh di Pendopo.

Saat itu, aksi unras hanya diterima Sekda Kota Banjar dan Kapolres serta Plt Ketua DPRD yang menurutnya tidak memenuhi harapan kaum buruh karena dalam hal ini para buruh menagih janji sang Kepala Daerah.

Lebih kecewa lagi, ketika tak lama berselang, dirinya mendengar kabar bahwa Sang Wali Kota ternyata ada dan akan menghadiri sidang paripurna DPRD Kota Banjar.

"Sekitar pukul 13.00 WIB, kami terima kabar bahwa Wali Kota ada di Kota Banjar dan akan menghadiri rapat paripurna yang dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB. Kami-pun langsung mendatangi kantor DPRD untuk langsung menemui beliau," kisah Tony, Senin (26/5/2025).

Tony mengaku lega akhirnya bisa dipertemukan dengan sang Wali Kota Banjar yang kemudian bersedia menandatangani pakta integritas yang dibawakan oleh massa aksi.

Aktivis buruh ini menilai pernyataan Wali Kota Banjar Sudarsono sebagai sikap yang arogan dan seolah tidak menganggap keberadaan buruh sebagai warganya.

"Tidak ada permintaan maaf kepada kami terkait ketidakhadiran beliau pada saat penyampaian aspirasi buruh di muka umum," tuturnya.

Bahkan, saat pihaknya menyampaikan kembali apa yang menjadi aspirasi dan fakta-fakta di lapangan terkait perilaku perusahaan yang telah mengabaikan hak-hak buruh, tanggapan wali kota kembali menuai kekecewaan kaum buruh.

"Saat itu, kami sampaikan kembali aspirasi kami terkait perilaku perusahaan terhadap buruh dan kami mendorong pemkot Banjar agar segera membuat Perda Ketenagakerjaan agar buruh terlindungi dan pengusaha juga dapat kepastian hukim yang pada akhirnya akan bisa menarik investor ke kota Banjar," papar Tony.

Sayangnya, lanjut Tony, Wali Kota memberikan tanggapan yang mengecewakan.

Tony mengaku kaget dengan statement tersebut dimana itu dikatakan dari seorang kepala daerah bahwa perusahaan sebesar itu tidak ada kontribusinya.

"Lantas bagaimana dengan perijinan, pajak perusahaan, pajak penghasilan buruh yang tentunya menjadi pendapatan bagi pemerintah daerah. Menurut kami sangat tak bijak jika seorang wali kota bersikap seperti itu," ujar Tony.

Mestinya, lanjut Tony, pemerintah mencarikan win-win solution dari permasalahan yang ada dimana salah satunya adalah dengan menerbitkan perda ketenagakerjaan selain pengawasan melalui Disnaker.

"Bagaimana dengan janji wali kota untuk mensejahterakan masyarakat Kota Banjar? Adanya lapangan kerja adalah solusi buat pengentasan kemiskinan, kami jadi sangsi bagaimana walikota mau mendatangkan investor sementara perusahaan yang ada aja mau ditutup dengan kewenangannya," ujarnya..

Menurut Tony, itu bukan win win soulotion dari setiap permasalahan yang ada, apalagi malah menyalahkan atau menyudutkan organisasi buruh untuk bertangung jawab.

"Kami Sarbumusi hanya ingin menegakkan peraturan agar pengusaha, buruh dapat mendapatkan haknya sesuai aturan.. Masyarakat jangan di bodohi dengan diberi bantuan yang sifatnya hanya sementara, masyarakat butuh penghidupan, butuh pekerjaan sehingga tidak selalu menggantungkan diri dari sekedar bantuan," tutupnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.