Tantangan Distribusi Makan Bergizi Gratis di Kepri, Kementerian Siapkan Strategi Khusus untuk Pulau Terpencil
Mendukbangga Wihaji ungkap tantangan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di pulau-pulau Kepri. Kementerian siapkan strategi khusus dengan menggandeng program DASHAT dan memperbanyak SPPG untuk jangkau ibu hamil dan balita di wilayah terpencil.
TANJUNGPINANG – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, mengungkapkan bahwa pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memerlukan strategi khusus. Tantangan utama datang dari kondisi geografis wilayah yang terdiri dari banyak pulau, menyulitkan jangkauan logistik.
Untuk mengatasinya, Kementerian berencana mengoptimalkan kolaborasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting). "Kenapa harus ditangani secara khusus, karena SPPG kesulitan menjangkau pulau-pulau dipicu kendala jarak dan transportasi yang terbatas, sehingga perlu melibatkan DASHAT," jelas Wihaji usai menyerahkan MBG di Tanjungpinang, Kamis (23/5/2025).
Wihaji menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menerapkan SPPG khusus yang melayani penerima manfaat MBG dari kelompok 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di pulau-pulau terpencil.
Provinsi Kepri, dengan 96 persen wilayahnya berupa lautan, menghadapi kendala unik. Jarak tempuh yang sangat jauh berpotensi menyebabkan makanan menjadi basi sebelum sampai ke tangan penerima. Wihaji menegaskan, tugas kementeriannya adalah memastikan tidak ada satu pun penerima manfaat MBG, khususnya kelompok 3B di pulau-pulau, yang terlewat dari program ini.
"Seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita wajib mendapatkan MBG, dengan catatan sudah ada SPPG di lokasi tempat tinggal mereka," tegasnya. Fokus utama adalah pada pemenuhan gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai langkah strategis pencegahan stunting.
Di sisi lain, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengakui bahwa dari 89 SPPG yang sudah beroperasi, mayoritas masih terpusat di kawasan perkotaan. Padahal, provinsi ini memiliki 344 pulau berpenghuni yang membutuhkan layanan serupa.
"Kita diskusikan bersama BGN termasuk Kemendukbangga, bagaimana terkait pola penanganan SPPG di pulau-pulau. Harapannya ini dapat segera dituntaskan," ujar Ansar. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan MBG agar dapat menjangkau seluruh sasaran di pelosok Kepri tanpa terkecuali.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
