Advertisement
Peristiwa Daerah

Anggaran Belum Cair, 12 Dapur SPPG untuk Siswa di Trenggalek Terpaksa Berhenti

12 SPPG di Trenggalek hentikan sementara program Makan Bergizi Gratis karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional belum cair. 38 SPPG lainnya bertahan dengan dana mandiri agar siswa tetap terlayani.

TIMES Indonesia,
Anggaran Belum Cair, 12 Dapur SPPG untuk Siswa di Trenggalek Terpaksa Berhenti
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek Saeroni diwawancara awak media di Trenggalek, Selasa (17/12/2025). (FOTO: ANTARA/Hamam Daffa)
A-AA+

TRENGGALEK Sebanyak 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, terpaksa menghentikan sementara operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyebabnya, dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk periode 8–20 Desember 2025 belum juga dicairkan hingga pertengahan bulan.

Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Saeroni, menjelaskan bahwa dari total 50 SPPG yang beroperasi di kabupaten tersebut, belum ada satupun yang menerima dana operasional untuk periode tersebut. “Kami menerima laporan dari SPPI, ada 12 SPPG yang memilih berhenti sementara karena keterbatasan dana,” ujarnya pada Selasa (16/12/2025).

Advertisement

Rincian SPPG yang Menghentikan Layanan

Delapan SPPG lebih dulu berhenti beroperasi sejak Senin (15/12/2025), di antaranya:

  • SPPG Bodag dan Sawahan (Kecamatan Panggul)

  • SPPG Petung (Dongko)

  • SPPG Surondakan, Karangsuko 2, dan Karangsuko 3 (Trenggalek)

  • SPPG Kamulan (Durenan)

    Advertisement
  • SPPG Pule (Pule)

  • SPPG Bendoagung 2 (Kampak)

Kemudian pada Selasa, tiga SPPG lainnya menyusul:

  • SPPG Tumpuk (Tugu)

  • SPPG Surondakan (Trenggalek)

  • SPPG Nglebeng (Panggul)

“Penghentian operasional sudah diinformasikan kepada sekolah penerima manfaat,” jelas Saeroni.

38 SPPG Lainnya Bertahan dengan Dana Mandiri

Meski mengalami kendala yang sama, sebanyak 38 SPPG lainnya memilih untuk tetap beroperasi dengan menggunakan dana mandiri dari pengelola. “Sebagian besar masih bertahan dengan dana pribadi agar layanan kepada siswa tidak terhenti,” kata Saeroni.

Di sisi lain, dari 50 SPPG yang ada, baru dua SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara lima lainnya masih dalam proses verifikasi. Saeroni mendorong semua SPPG untuk segera memenuhi standar ini melalui sistem OSS agar operasional lebih aman dan berkelanjutan.(*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Antara
PenulisAntaraANTARA adalah kantor berita nasional Indonesia yang menyebarluaskan informasi tentang berbagai peristiwa penting di dalam dan luar negeri.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia