Krisis Hutan di Wonosobo Kian Mengkhawatirkan, Jatubu Siapkan Aksi
Yayasa Jagat Tunas Bumi menyiapkan langkah menyikapi kondisi kritis hutan Wonosobo.
WONOSOBO – Ancaman kerusakan hutan di Kabupaten Wonosobo kian mengkhawatirkan. Yayasan Jagat Tunas Bumi (JATUBU) memberi sinyal akan mengambil langkah aksi jika tidak ada keseriusan dari para pemangku kepentingan dalam menghentikan degradasi hutan yang terus memicu bencana ekologis.
Ketua Jatubu, Mantep Abdul Ghoni, menegaskan bahwa selama ini pihaknya masih memilih jalur aksi nyata berupa penanaman dan perawatan hutan. Namun, sikap tersebut tidak akan bertahan jika kerusakan terus dibiarkan tanpa pengawasan dan komitmen bersama.
“Hari ini kita masih menanam dan berbuat. Tapi kalau nanti ada pemicu-pemicu, terutama dari stakeholder yang menguasai hutan, itu bisa membuat kami turun ke jalan,” tegas Mantep.
Ia menilai kerusakan hutan di Wonosobo sudah terlihat jelas di berbagai wilayah dan berdampak langsung pada keselamatan warga. Longsor dan banjir disebut semakin sering terjadi akibat perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali.
Beberapa kejadian disebut sebagai alarm serius. Longsor di kawasan Gunung Kembang tercatat mencapai sekitar 14 hektare, Patak Banteng sekitar 1,5 hektare, serta tujuh titik longsor di kawasan Menjer.
“Itu alarm demi alarm. Sungai banjir di Wanganaji, Jawar, sampai Buntung. Ini bukan kejadian pertama,” ujarnya.
Peringatan tersebut mengemuka dalam rangkaian Gerakan Penanaman Kopi Nusantara yang berlangsung di Desa Kupangan, Kecamatan Sukoharjo, pada 5 Februari 2026. Kegiatan ini sendiri melibatkan sekitar 300 hingga 400 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari siswa SD hingga SMP.
Mantep menekankan bahwa penanaman nilai ekologis kepada generasi muda menjadi investasi jangka panjang untuk menyelamatkan hutan.
“Menanam itu kewajiban menjaga alam. Nilai ini yang harus kita wariskan ke anak-anak dan generasi kita,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo, Kristiyugo, mengakui kondisi lingkungan di kawasan hulu saat ini sudah sangat memprihatinkan. Ia menyebut pemerintah daerah memiliki keterbatasan jika harus bergerak sendiri.
“Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak cukup kuat jika harus menyelesaikan sendiri. Persoalan di hulu harus segera kita tangani bersama,” kata Kristiyugo dalam sebuah wawancara.
DLH menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola kawasan menjadi kunci agar kerusakan hutan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Di tengah meningkatnya ancaman bencana, kondisi hutan Wonosobo kini menjadi cermin sejauh mana komitmen bersama dijalankan, antara kepentingan jangka pendek dan tanggung jawab menjaga alam untuk generasi mendatang. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
