LSM Pemuda dan Mahasiswa Bakal Geruduk “Rumah KDM” Lembur Pakuan Subang
LSM Pemuda dan Mahasiswa akan menggelar aksi di Lembur Pakuan, Subang, menyoroti proyek jalan cepat rusak dan dugaan pengendalian proyek di Dinas Pendidikan Jawa Barat.
BANDUNG – LSM Pemuda dan Mahasiswa memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Lembur Pakuan, Subang, pada 19 Februari 2026 mendatang. Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan terbuka terhadap Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dinilai abai terhadap kritik publik.
Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda dan Mahasiswa, Andri, S.H., Selasa (10/2/2026), mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mendatangi Kantor Dinas Bina Marga Jawa Barat. Berbagai masukan dan kritik telah disampaikan, terutama menyangkut buruknya umur layanan jalan pada sejumlah proyek infrastruktur. Namun, seluruh upaya tersebut tak pernah mendapat respons resmi.
Menurut Andri, ada dua isu utama yang akan diangkat dalam aksi tersebut. Pertama, terkait kualitas proyek jalan di bawah kewenangan Dinas Bina Marga Jawa Barat. Sejumlah ruas jalan yang baru selesai dibangun justru cepat mengalami kerusakan, diduga akibat penyimpangan spesifikasi teknis, cacat konstruksi, hingga indikasi kegagalan pekerjaan.
Kedua, mencuatnya dugaan adanya pihak tertentu berinisial DK, HU, dan HD yang disebut mampu mengatur proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Lebih jauh, nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM, disebut-sebut dicatut dalam praktik tersebut. Hingga kini, Kepala Dinas Pendidikan dinilai memilih bungkam.
Aksi di Lembur Pakuan, menurut Andri, dipilih karena berbagai aksi sebelumnya—baik di kantor dinas terkait maupun di Kantor Gubernur—tak pernah membuahkan tanggapan. “Kami ingin suara masyarakat benar-benar sampai,” tegasnya.
Di era kepemimpinan KDM, masyarakat Jawa Barat sebenarnya merasa memiliki ruang lebih luas untuk menyampaikan keluhan langsung kepada gubernur. KDM juga aktif mengawasi program pembangunan, khususnya infrastruktur jalan. Namun di lapangan, masih ditemukan praktik pengusaha nakal yang mempermainkan kualitas pekerjaan dan merugikan kepentingan publik.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
