Ribuan Warga Batu Mendadak Nonaktif dari PBI JK, Ini Penyebabnya
Sebanyak 4.402 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kota Batu resmi dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
BATU – Sebanyak 4.402 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kota Batu resmi dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Status kepesertaan yang sebelumnya ditanggung negara, kini tak lagi aktif setelah proses pemutakhiran data nasional.
PBI JK merupakan program bantuan iuran dari pemerintah pusat untuk membayar kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Di Kota Batu sendiri, hingga kini tercatat 27.107 warga masih berstatus aktif sebagai peserta bantuan tersebut.
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu, Yandi Galih Pratama, menjelaskan penonaktifan dilakukan berdasarkan hasil sinkronisasi terbaru melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
"Tahun ini sebanyak 4.402 warga dinonaktifkan berdasarkan hasil sinkronisasi data terbaru. Fokus utama saat ini adalah melakukan verifikasi ulang di lapangan untuk memastikan akurasi data warga yang tergeser tersebut," ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Kementerian Sosial guna memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Pemutakhiran data dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai indikator kesejahteraan.
"Beberapa faktor yang memicu penonaktifan antara lain kepemilikan aset yang dinilai meningkat, jenis pekerjaan, lonjakan transaksi keuangan atas Nomor Induk Kependudukan (NIK), data pajak kendaraan, hingga rekening listrik PLN," bebernya.
"Nah, perubahan indikator tersebut secara otomatis dapat menggeser posisi penerima ke desil kesejahteraan yang lebih tinggi," sambungnya.
Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo, menyebut sistem pendataan kini terhubung dengan data sektoral lintas instansi sehingga perubahan kondisi ekonomi warga dapat terdeteksi.
“Banyak juga temuan kasus peserta yang sebenarnya sudah meninggal dunia namun belum dilaporkan,” katanya.
Untuk memastikan validitas data, petugas BPS diterjunkan melakukan pengecekan langsung ke rumah warga melalui ground checking. Hasil verifikasi lapangan tersebut akan menjadi dasar akhir penentuan status kepesertaan.
“Hasilnya nanti menjadi penentu akhir, apakah warga ini nantinya layak masuk kembali ke desil bawah atau harus pindah ke kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri,” tuturnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
