Advertisement
Peristiwa Daerah

Mangkrak Bukan karena Teknis, Dua Proyek di Kota Probolinggo Terkendala Keuangan Kontraktor

Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo membeberkan sejumlah evaluasi menjelang perencanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026.

TIMES Indonesia,
Mangkrak Bukan karena Teknis, Dua Proyek di Kota Probolinggo Terkendala Keuangan Kontraktor
Dinas PUPR - PKP saat RDP bersama Komisi III DPRD Kota Probolinggo. (Foto: Sri Hartini/TIMES Indonesia)
A-AA+

PROBOLINGGO Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo membeberkan sejumlah evaluasi menjelang perencanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026. Dalam pemaparannya terungkap bahwa dua proyek tahun sebelumnya mangkrak bukan karena persoalan teknis di lapangan, melainkan akibat kondisi finansial kontraktor.

Kepala Dinas PUPR Setyorini Sayekti mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai 85,11 persen. Angka ini tertahan karena dua proyek dipastikan putus kontrak. 

Advertisement

Pertama, pembangunan Gedung Inspektorat yang progresnya baru menyentuh 26 persen. Kedua, pembangunan aula dan ruang kelas di Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang hanya mencapai 20,9 persen.

"Jadi untuk selama ini, masalah klasik bagi kegiatan kontrak di Kota Probolinggo adalah ketidakmampuan keuangan kontraktor. Kami sudah melakukan teguran, tapi hanya sekedar janji kosong. Material tidak datang karena tidak dibayar," ujar Rini dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Senin, (2/2/2026)

Dinas-PUPR---PKP-saat-RDP-b.jpg

Kondisi ini dinilai ironis karena secara teknis kedua bangunan tersebut tergolong sederhana. Tidak ada pekerjaan struktur rumit yang membutuhkan teknologi tinggi. Faktor penghambat utama justru berasal dari manajemen keuangan mitra kerja yang tidak sehat.

Untuk menyelamatkan aset daerah, Dinas PUPR mengusulkan agar pembangunan Gedung Inspektorat dilanjutkan pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar. 

Advertisement

Sementara untuk proyek di lingkungan pondok pesantren, pihak yayasan memilih untuk tidak mengajukan pendanaan lanjutan dan berencana menyelesaikannya secara mandiri.

Meski demikian, optimisme tetap mengemuka. Dinas PUPR menargetkan seluruh pekerjaan fisik tahun 2026 dapat rampung pada November guna mendukung ketepatan pelaporan keuangan pemerintah kota. Komitmen ini menjadi penting mengingat tahun sebelumnya diwarnai sejumlah pekerjaan yang molor akibat faktor non-teknis. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Sri Hartini
PenulisSri HartiniBergabung di TIMES Indonesia sejak 2021. Meliput berbagai topik, termasuk politik, hukum, Pemerintahan, seni, budaya dan isu nasional.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia