Anggaran Dipangkas, Jalan di Pacitan Terancam Makin Rusak Tiap Tahun

PACITAN – Pemangkasan anggaran dari pusat mulai terasa dampaknya. Dinas PUPR Kabupaten Pacitan terang-terangan mengakui, kondisi infrastruktur terutama jalan dan irigasi berpotensi terus menurun jika situasi ini berlanjut.

Kepala Dinas PUPR Pacitan Suparlan, Senin (30/3/2026), menyebut ruang fiskal yang terbatas membuat pihaknya tak lagi leluasa melakukan pemeliharaan. Padahal, kerusakan terus berjalan setiap tahun.

“Yang paling terasa itu pemeliharaan. Irigasi banyak yang rusak, tapi tidak semuanya bisa kami tangani. Kalau pun ada, ya menyesuaikan kemampuan fiskal,” ujarnya.

Hal serupa terjadi pada jalan. Alih-alih meningkatkan kualitas, PUPR kini lebih banyak bertahan agar kondisi tidak makin memburuk. Namun, tekanan alam dan penggunaan jalan membuat degradasi tetap tak terhindarkan.

“Penurunan kondisi jalan sekitar 4 persen tiap tahun. Sementara biayanya besar. Kalau tidak tertangani, ke depan pasti turun drastis,” lanjutnya.

Faktor geografis menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan daerah datar seperti Madiun, kontur Pacitan yang berbukit membuat jalan lebih cepat rusak. Apalagi saat musim hujan atau libur panjang.

“Kemarin saat Lebaran, di Kecamatan Bandar banyak longsor. Drainase tersumbat, jalan ikut rusak,” jelasnya.

Masalah lain datang dari minimnya kesadaran perawatan bersama. Jalur alternatif Sukodono hingga Donorojo–Klayar, menurut Suparlan, masih kerap diabaikan.

Ia menegaskan, pemeliharaan jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. “Masyarakat juga perlu ikut merawat. Termasuk pengusaha kayu,” tegasnya.

Ia mencontohkan, saluran air di tepi jalan yang tersumbat bisa mempercepat kerusakan. Beban kendaraan berat, terutama truk dengan muatan berlebih, juga memperparah kondisi. Di lapangan, masih ditemukan kayu tebangan diletakkan di pinggir jalan.

“Kalau air tidak lancar, struktur jalan cepat rusak. Apalagi kalau dilewati truk overload,” katanya.

Meski demikian, ada juga ruas jalan yang relatif awet, terutama di wilayah datar. Jalan Ahmad Yani misalnya, sejak 1994 belum pernah ditingkatkan signifikan, hanya tambal sulam.

Begitu juga Jalan Letjen Suprapto yang relatif stabil sejak 2006. Sebaliknya, kawasan seperti Sedeng yang berada di jalur sesar tanah lebih rentan mengalami kerusakan.

Dinas PUPR pun terus mendorong kolaborasi. Melalui pemerintah desa, masyarakat diajak terlibat menjaga infrastruktur.

Untuk kerusakan ringan seperti longsor kecil, penanganan sederhana sebenarnya bisa dilakukan. “Kalau tidak butuh alat berat, cukup cangkul, bisa ditangani bersama,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan anggaran, sejumlah proyek tetap direncanakan pada 2026.

Di antaranya pembangunan bozem, SPAM Waduk Tukul, perpipaan Telogo Sono, Sekolah Rakyat, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), hingga revitalisasi Alun-alun Pacitan yang masih tahap perencanaan.

Namun, secara keseluruhan anggaran PUPR tahun ini turun cukup jauh. Dari sekitar Rp76 miliar pada 2025, kini menjadi Rp58 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp24 miliar merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik yang penggunaannya sudah ditentukan pusat.

Dengan kondisi tersebut, arah kebijakan pun berubah. PUPR memilih fokus pada pemeliharaan ketimbang pembangunan baru. “Tahun ini kita lebih banyak maintenance. Tidak banyak membangun,” tegas Suparlan.

Perbaikan tetap dilakukan merata di seluruh wilayah, meski untuk DAK tematik difokuskan pada sektor tertentu. Tahun ini, prioritas diarahkan pada akses jalan menuju kawasan wisata Pantai Srau, khususnya ruas Candi–Srau dan Pringkuku–Poko.

Di akhir, Suparlan kembali menekankan pentingnya peran masyarakat. Infrastruktur yang sudah dibangun, menurutnya, tak akan bertahan lama tanpa kesadaran bersama. “Ini untuk kepentingan bersama. Kami berharap masyarakat ikut merawat,” pungkasnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.