Krisis Sampah Jabar, Menteri LH Genjot Proyek Ubah Sampah Jadi Listrik

BANDUNG – Pemerintah pusat mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Jawa Barat sebagai respons atas krisis pengelolaan sampah yang kian mendesak. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengubah persoalan lingkungan menjadi sumber energi alternatif.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Jawa Barat sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Dari total timbunan sampah harian yang mencapai puluhan ribu ton, sebagian besar belum tertangani secara optimal.

“Baru sekitar 15 persen yang terkelola, sementara sisanya masih belum tertangani dengan baik, termasuk yang berakhir di tempat pembuangan terbuka atau mencemari lingkungan,” ujar Hanif dalam keterangan resminya, Rabu (8/4/2026)

Menurut dia, situasi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut. Pemerintah pun mendorong percepatan pembangunan sejumlah fasilitas PSEL di kawasan strategis, terutama di wilayah Bandung Raya serta Bogor dan Depok. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden melalui regulasi terbaru yang menekankan transformasi pengelolaan sampah berbasis energi.

Di Bandung Raya, dua fasilitas PSEL akan dibangun di Legok Nangka dan Sarimukti. Kedua lokasi ini dirancang mampu mengolah ribuan ton sampah per hari yang berasal dari berbagai daerah, termasuk Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, hingga Purwakarta. Sementara itu, wilayah Bogor dan Depok akan diperkuat dengan pembangunan fasilitas serupa di kawasan Kayumanis, Kota Bogor.

Hanif menilai, proyek ini bukan sekadar solusi teknis, melainkan bagian dari perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah nasional. Sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan tepat.

Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah. Beberapa aspek krusial yang harus dipenuhi antara lain penyediaan lahan, jaminan pasokan sampah, serta sistem pengangkutan yang konsisten.

“Kunci keberhasilan bukan hanya teknologi, tetapi komitmen daerah dalam memastikan seluruh rantai pengelolaan berjalan,” kata Hanif.

Selain itu, kualitas sampah yang masuk ke fasilitas juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta memastikan bahwa sampah yang diolah tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), serta material yang dapat mengganggu proses seperti kaca dan plastik tertentu.

Langkah percepatan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.

Pemerintah menargetkan, pembangunan PSEL di Jawa Barat dapat menjadi tonggak penting dalam upaya mencapai pengelolaan sampah secara menyeluruh pada 2029. Lebih jauh, inisiatif ini diharapkan mampu menjawab dua persoalan sekaligus: krisis lingkungan dan kebutuhan energi.

Dengan pendekatan ini, sampah tak lagi sekadar masalah, tetapi peluang yang bisa diolah menjadi solusi berkelanjutan. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.