Antisipasi Kemarau Panjang 2026, Khofifah Minta Daerah Bergerak Sebelum Krisis Terjadi
Pemprov Jatim menyiapkan strategi menghadapi kemarau panjang 2026, mulai dari mitigasi kekeringan, distribusi air bersih, hingga pencegahan karhutla berbasis data BMKG.
SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, seluruh daerah harus segera menyusun langkah konkret sebelum puncak kemarau terjadi. Ia meminta kepala daerah tidak menunggu bencana, tetapi proaktif memetakan risiko dan menyiapkan rencana aksi.
“Potensi bencana saat kemarau harus kita antisipasi mulai sekarang. Semua daerah harus bergerak cepat dan terukur,” ujarnya saat rapat koordinasi lintas sektor di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4/2026). Fokus utama rapat diarahkan pada kesiapsiagaan kekeringan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rakor ini diikuti bupati/wali kota, Forkopimda, BPBD, Perhutani, serta instansi terkait. Sejumlah materi dari BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, hingga BMKG disebut menjadi acuan teknis bagi daerah dalam memperkuat mitigasi.
Khofifah juga menginstruksikan penguatan distribusi air bersih serta pemantauan titik panas di wilayah rawan. Di sisi lain, masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah serta menggunakan air secara bijak.
Data Pemprov Jatim mencatat, sepanjang 2022–2025, sekitar 92–97 persen bencana di Jawa Timur merupakan bencana hidrometeorologi. Sementara hingga 31 Maret 2026, telah terjadi 121 kejadian bencana, didominasi angin kencang (82 kejadian) dan banjir (27 kejadian).
Berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau 2026 di Jawa Timur akan mulai terjadi pada Mei di sekitar 56,9 persen wilayah, dengan puncak pada Agustus yang mencakup lebih dari 70 persen wilayah. Durasi kemarau diperkirakan mencapai 220–240 hari di sejumlah zona musim.
Kondisi ini diproyeksikan meningkatkan risiko kekeringan sekaligus memicu karhutla. Selain berdampak pada lingkungan, tekanan juga akan dirasakan sektor pertanian, terutama sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan.
Pemprov Jatim sendiri menargetkan luas tambah tanam padi lebih dari 2,42 juta hektare pada 2026. Namun, pada puncak kemarau, sekitar 76,7 persen atau 921 ribu hektare lahan sawah diperkirakan terdampak kekeringan.
Untuk itu, strategi penanganan disiapkan secara terpadu, mulai dari sistem peringatan dini, respons cepat darat dan udara, hingga rehabilitasi pascabencana. Sementara mitigasi kekeringan difokuskan pada penguatan manajemen air, pembangunan sumur bor, distribusi air bersih, hingga pompanisasi pertanian.
“Mitigasi dan pengelolaan air menjadi kunci menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan,” tegas Khofifah.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang dinilai konsisten memperkuat mitigasi. Ia mencontohkan penanganan erupsi Semeru sebelumnya yang minim korban sebagai hasil kesiapsiagaan.
Ia juga mendorong agar anggaran pra-bencana diperkuat, khususnya untuk pencegahan dan mitigasi, sehingga risiko bencana dapat ditekan sejak awal. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
