Warga Raharja Banjar Tolak Lokasi Pembangunan SPPG, Kades: Kami Fasilitasi Mediasi
Warga RT 11 RW 04 Desa Raharja, Kota Banjar, menolak lokasi SPPG yang terlalu dekat permukiman padat. Pemdes mediasi warga dan vendor, dorong relokasi tanpa menghentikan program nasional.
BANJAR – Rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Desa Raharja, Kota Banjar, menuai reaksi dari warga setempat.
Meski program tersebut dinilai positif sebagai bagian dari program nasional, warga di lingkungan RT 11 RW 04 menyatakan keberatan terkait titik lokasi pembangunan yang dinilai terlalu dekat dengan pemukiman padat penduduk.
Kepala Desa Raharja Yayat Ruhiyat menegaskan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi warga terkait pemasangan spanduk penolakan di lokasi tersebut. Menurutnya, Pemerintah Desa berkewajiban menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak pengembang.
Kekhawatiran Dampak Jangka Panjang
Yayat menjelaskan bahwa penolakan warga bukan didasari oleh ketidaksukaan terhadap program pemerintah, melainkan kekhawatiran akan dampak lingkungan di masa depan.
"Masyarakat bukan menolak programnya, karena program SPPG ini sangat bagus dan merupakan program nasional. Namun, intinya adalah terkait lokasi. Warga khawatir karena pembangunan dilakukan di area padat penduduk," ujar Yayat saat memberikan keterangan, Rabu (8/4/2026).
Beberapa poin utama yang menjadi kekhawatiran warga antara lain:
• Pengolahan Limbah (IPAL): Dampak pembuangan limbah operasional.
• Saluran Pembuangan: Kekhawatiran akan gangguan pada saluran drainase atau lingkungan sekitar.
• Keamanan Jangka Panjang: Mengingat SPPG memiliki risiko operasional tertentu jika berada terlalu dekat dengan rumah tinggal.
Upaya Mediasi dan Win-Win Solution
Hingga saat ini, pihak desa telah memfasilitasi satu kali pertemuan musyawarah antara warga dan vendor (pihak pembangun).
Yayat menyebutkan bahwa pihak vendor sebenarnya telah menunjukkan itikad baik untuk mengakomodasi harapan warga.
"Kami sudah memediasi. Dari pihak vendor sudah ada itikad baik. Namun, karena ini dampaknya jangka panjang, masyarakat di RT 11 RW 04 berharap ada relokasi atau pindah lokasi pembangunan, bukan membatalkan programnya," tambahnya.
Langkah Pemerintah Desa Selanjutnya
Meski sosialisasi saat ini masih dalam tahap pra-pelaksanaan, Pemerintah Desa Raharja terus memantau perkembangan situasi di lapangan.
Yayat menekankan pentingnya mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak agar tidak ada kesan bahwa masyarakat menghambat pembangunan nasional.
"Pihak Desa mengamati dan memfasilitasi, namun keputusan akhir tetap melibatkan kesepakatan warga dan vendor. Harapan kami segera tercipta solusi terbaik agar program tetap berjalan tanpa merugikan ketenangan warga," tuturnya.
Yayat menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan diadakan musyawarah lanjutan untuk mencari titik temu.
"Harapan kami masalah ini segera terselesaikan. Kita cari win-win solution. Jangan sampai ada kabar masyarakat kami menentang program pemerintah; intinya program tetap berjalan, hanya lokasinya saja yang diharapkan warga untuk ditinjau kembali," pungkas Yayat. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
