Ledakan di PT GWS, Anggota DPRD Jatim Soroti Lemahnya Implementasi K3
Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mengkritik lemahnya prosedur K3 di PT GWS Sidoarjo pasca ledakan yang menewaskan satu pekerja. Desak Disnakertrans lakukan investigasi.
Surabaya – Insiden ledakan maut di pabrik pengolahan besi PT Great Wall Steel (GWS), Desa Janti, Kecamatan Waru, Sidoarjo, memicu reaksi keras dari parlemen. Peristiwa yang terjadi pada Senin (6/4/2026) tersebut dinilai menjadi rapor merah bagi standar keselamatan industri di Jawa Timur.
Kronologi kejadian bermula saat pekerja sedang melakukan pemotongan besi menggunakan alat las. Material tersebut tiba-tiba meledak dan serpihannya menghantam pekerja di lokasi. Insiden fatal ini mengakibatkan satu orang pekerja meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka berat.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti tajam hilangnya nyawa dalam kecelakaan kerja tersebut. Legislator dari Fraksi PKS ini menegaskan bahwa tragedi ini menjadi alarm keras terkait implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang seringkali hanya dianggap formalitas.
"Korban yang meninggal menjadi catatan terkait prosedur K3 di pabrik tersebut. Peristiwa ledakan di pabrik baja Sidoarjo ini harus menjadi perhatian serius, prosedur K3 tidak bisa dipisahkan dari aktivitas industri," tegas Puguh di Surabaya, Kamis (9/4/2026).
Menyikapi kejadian tersebut, Puguh mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur bersama aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi komprehensif. Evaluasi diminta tidak hanya menyasar pada kepatuhan K3 harian, tetapi juga sistem mitigasi darurat di lapangan.
"Menurut saya yang perlu diinvestigasi adalah mitigasi darurat. Ini seharusnya dimiliki setiap penyelenggara industri sehingga langkah-langkah evakuasi dipahami oleh seluruh pekerja," ujarnya.
Selain proses investigasi, Puguh menuntut manajemen PT GWS untuk bertanggung jawab penuh. Ia menekankan pentingnya pemenuhan hak, kompensasi, serta jaminan bagi keluarga korban secara transparan.
"Perusahaan harus memberikan jaminan kepada korban dan keluarga korban meninggal dunia. Ini penting agar tidak menjadi preseden buruk bagi dunia industri di Jawa Timur," pungkas legislator asal Dapil Malang Raya tersebut.
Tragedi di Sidoarjo ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri bahwa keamanan pekerja merupakan prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan demi target produksi. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
