Getir di Balik Manisnya Tebu Malang, Menantang Mitos Swasembada di Tanah Tua

MALANG – Kabupaten Malang, atau yang dikenal dengan Bumi Kanjuruhan, adalah benteng terakhir pertahanan gula Jawa Timur. Di sini, tebu bukan sekadar tanaman; ia adalah identitas. Hingga akhir 2024, luas lahan tebu di wilayah ini mencapai 47.016,9 hektare. Angka ini mencakup hampir sepertiga—tepatnya 29,19 persen—dari total 161 ribu hektare lahan pertanian di seluruh Kabupaten Malang.

Namun, di balik hamparan daun tebu yang melambai dari Pakisaji hingga Bululawang, sebuah anomali sedang terjadi. Di warung-warung kopi para petani, percakapan tahun ini terasa lebih berat. Kebanggaan sebagai lumbung tebu nasional sedang diuji oleh angka-angka yang memerah.

Hingga triwulan ketiga tahun 2025, produktivitas tebu Malang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Avicenna Medisica Sani Putera, mengungkap fakta yang memukul telak optimisme awal tahun.

"Per akhir September 2025, produksi tebu sekitar 2,7 juta ton. Padahal tahun lalu kita mencapai sekitar 4,23 juta ton," ujar Avicenna.

Penurunan ini menjadi alarm keras. Dengan sisa waktu yang sempit menuju akhir tahun, Malang sedang berpacu dengan waktu untuk setidaknya mendekati capaian tahun lalu, di tengah ambisi nasional menuju swasembada 2026.

Cuaca Ekstrem dan Logistik Lumpur

Musuh utama petani Malang tahun ini bukanlah hama, melainkan langit. Cuaca ekstrem berupa hujan yang terus-menerus turun di luar siklus normal telah mengubah lahan tebu menjadi medan laga yang melelahkan.

Hujan yang konsisten membuat akar tebu berisiko membusuk dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Namun, kendala yang paling terasa justru ada pada urusan "perut" logistik. Saat lahan menjadi becek dan berlumpur, kendaraan besar pengangkut tebu tak mampu masuk ke area perkebunan.

"Kami berjuang bersama-sama untuk memaksimalkan hasil panen. Kalau lahan becek, kendaraan tidak bisa masuk. Terkadang petani harus menggunakan sepeda motor hanya untuk mengeluarkan hasil panen," lanjut Avicenna menggambarkan betapa manual dan beratnya perjuangan di lapangan.

Bayangan truk-truk besar yang tertanam di lumpur menjadi simbol betapa rapuhnya infrastruktur pertanian kita saat berhadapan dengan anomali iklim yang diprediksi BMKG akan terus berlanjut hingga 2026.

Mitos 'Rawat Ratoon' dan Kelelahan Tanah

Di balik kendala cuaca, ada persoalan sistemik yang lebih dalam: kebiasaan petani yang memelihara "tanaman tua". Secara ilmiah, metode rawat ratoon atau menggunakan kembali tanaman sisa panen sebelumnya hanya efektif dilakukan selama 5 hingga 6 tahun. Setelah itu, tanah dan tanaman akan mengalami kelelahan kronis.

Namun, realitas di Malang menunjukkan praktik yang berbeda. Banyak petani yang terus melakukan rawat ratoon hingga 10 tahun demi menekan biaya bibit. Akibatnya, produktivitas merosot tajam. Inilah yang mendasari urgensi program Bongkar Ratoon—mengganti total tanaman lama dengan bibit baru.

Saat ini, rendemen (kadar gula dalam batang tebu) di Malang rata-rata hanya berada di angka 7 persen. Sebuah angka yang jauh dari kata ideal untuk industri gula modern.

"Setelah ada bongkar ratoon, kami berharap rendemen bisa naik signifikan menjadi 11 persen," imbuh Avicenna.

Loncatan dari 7 persen ke 11 persen bukan sekadar angka; itu adalah selisih antara keuntungan yang melimpah atau sekadar "balik modal" bagi para pekebun.

Antara Bululawang dan Pringu

Di tengah kemelut produksi, petani Malang sebenarnya memiliki "senjata" andalan dalam bentuk varietas unggul. Dua yang paling populer adalah varietas Bululawang (BL) yang dikenal sebagai tipe masak akhir, dan varietas Pringu yang masak lebih awal.

Keduanya menjadi tumpuan bagi dua raksasa pengolah gula di Malang Raya: PG Kebonagung di Pakisaji dan PG Krebet Baru di Bululawang. Sebagian hasil panen juga merambah hingga ke luar daerah seperti Blitar.

Namun, ironisnya, pemerintah daerah sendiri mengakui adanya "lubang" dalam pendataan jumlah pasti tebu yang terserap ke pabrik-pabrik tersebut. Tanpa data yang presisi, kebijakan subsidi dan bantuan bibit berisiko salah sasaran.

Triliunan Rupiah dan Celah Pengawasan

Data dari Kementan RI, sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan telah menyalurkan bantuan sebanyak 1.925.760.000 mata benih tebu kepada petani. Jumlah tersebut setara dengan pengembangan areal tanam sekitar 32.096 hektare, dengan asumsi kebutuhan sekitar 60.000 mata benih per hektare. Program ini dilaksanakan di 7 provinsi dan 56 kabupaten di Indonesia.

Program penguatan benih tebu ini akan terus dilanjutkan pada 2026. Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan untuk pengembangan tebu seluas 99.547 hektare dengan total 5,9 miliar mata benih, yang akan dilaksanakan di 10 provinsi dan 74 kabupaten.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan komoditas tebu menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada gula nasional melalui Program Bongkar Ratoon dan Perluasan Areal Tanam Tebu.

“Kami melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir, mulai dari benih, pola tanam, sistem hilirisasi, hingga aspek pemasaran. Tujuannya sederhana, pekebun harus mendapatkan keuntungan,” ujar Mentan Amran, Selasa (10/3/2026).

Lebih lanjut, di level nasional, program Bongkar Ratoon ini disokong oleh anggaran fantastis sebesar Rp1,7 triliun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan menargetkan peremajaan hingga 300.000 hektare secara nasional.

"Rencana kami bongkar ratoon karena lebih dari 500.000 hektare itu tanaman lama. Tidak mungkin produksinya bisa naik sehingga petani tidak bisa untung," ujar Mentan Amran.

Namun, investigasi di lapangan mencium aroma kerawanan. Dengan biaya operasional bongkar dan tanam yang mencapai Rp4 juta per truk bibit, program ini menjadi magnet bagi oknum yang ingin mencari celah.

Di Kabupaten Malang, dengan luas lahan tebu yang mencakup hampir 30 persen lahan pertanian, pengawasan terhadap distribusi bibit unggul bersertifikat menjadi harga mati.

Jangan sampai bibit yang diberikan justru bukan varietas BL atau Pringu yang diinginkan petani, atau lebih buruk lagi, dana operasional tersebut disunat di tingkat birokrasi bawah sebelum menyentuh tanah Malang.

Menanti 'Godzilla' Iklim 2026

Prediksi BMKG menambah beban pikiran para petani. Meski peluang "Super El Nino" kecil, transisi menuju El Nino moderat pada semester kedua 2026 tetap mengancam dengan peluang 50-80 persen. Pakar Iklim BMKG, Indra Gustari, memperingatkan bahwa kemarau bisa datang lebih cepat dan bertahan lebih lama.

“Peluang munculnya El Nino kategori sangat kuat di tahun 2026 itu relatif kecil, yaitu di bawah 20%,” kata Indra, dalam siaran Youtube BMKG, dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Prediksi BMKG, musim kemarau masuk secara bertahap di beberapa daerah mulai bulan ini hingga Juni mendatang. Sementara puncaknya diprediksi terjadi pada Juli (peluang 12,6%), Agustus (61,4%), dan September (14,3%).

Bagi tebu di Malang, ini adalah ujian ganda. Saat musim hujan mereka kesulitan panen karena lahan becek, dan saat musim kemarau ekstrem tiba, bibit baru hasil bongkar ratoon terancam mati kekeringan jika infrastruktur pengairan tidak segera dibenahi.

Perjalanan menuju Swasembada Gula 2026 di Kabupaten Malang kini berada di titik nadir yang menentukan. Angka 2,7 juta ton per September 2025 adalah pengingat bahwa alam tidak bisa dipaksa, dan tradisi rawat ratoon yang berlebihan harus segera diakhiri.

Kesejahteraan petani adalah muara dari segala kebijakan ini. Jika program bongkar ratoon berhasil meningkatkan rendemen ke angka 11 persen tanpa dikorupsi, maka senyum petani di Bantur, Pakisaji, dan Bululawang akan kembali merekah.

Namun, jika birokrasi hanya sibuk dengan angka-angka di atas kertas sementara petani masih harus mengangkut tebu dengan motor di tengah lumpur, maka manisnya swasembada gula hanyalah dongeng pengantar tidur yang tak pernah menjadi kenyataan.(*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.