Kurangi Angka Pengangguran, Pemkot Bandung Fokus Dorong Sektor Ekonomi
Tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung saat ini berada di angka 7,44 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Barat.
BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung (Pemkot Bandung) menjadikan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagai pekerjaan rumah utama dalam arah pembangunan ke depan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bandung Tahun 2026 yang digelar di Hotel Grandia, Jumat (10/4/2026).
Farhan menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung saat ini berada di angka 7,44 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Barat.
Kondisi tersebut menjadi fokus utama karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Ini pekerjaan rumah yang sangat berat. Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Bandung bisa mencapai 7 hingga 8 persen dalam tiga tahun ke depan,” ujar Farhan.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Bandung akan mendorong sejumlah sektor ekonomi unggulan, salah satunya industri fashion.
Menurut Farhan, Bandung memiliki potensi besar sebagai kota kreatif yang identik dengan tren fesyen.
“Bandung harus kembali ke jati dirinya sebagai kota fashion. Ini sektor yang bisa kita dorong untuk menciptakan lapangan kerja,” katanya.
Pembenahan Infrastruktur
Selain itu, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian serius pada perbaikan infrastruktur, khususnya jalan. Farhan mengakui kondisi kemantapan jalan di Kota Bandung saat ini mengalami penurunan.
“Biasanya di atas 95 persen, sekarang mendekati 90 persen. Artinya sekitar 10 persen atau kurang lebih 150 kilometer jalan dalam kondisi rusak berat,” ungkapnya.
Ia memastikan, perbaikan jalan akan segera dilakukan mulai bulan ini dengan anggaran sekitar Rp300 miliar. Tahap awal akan difokuskan pada 17 ruas jalan, serta dilakukan secara kolaboratif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Dalam satu hingga dua bulan ke depan, kita bergerak bersama provinsi untuk percepatan perbaikan dan beautifikasi jalan,” jelasnya.
Dorong Pertumbuhan Usaha
Di sisi lain, Farhan menyebut, program padat karya hanya bersifat sementara. Untuk solusi jangka panjang, Pemkot Bandung akan mendorong pertumbuhan dunia usaha guna menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
“Kunci utamanya investasi. Dari investasi akan muncul lapangan usaha, lalu kita lakukan matching antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fenomena meningkatnya jumlah pendatang usia produktif ke Kota Bandung. Berdasarkan data Laci RW yang telah direkomendasikan Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 150.000 pendatang usia produktif di Kota Bandung.
Menurut Farhan, kondisi ini harus dimanfaatkan sebagai peluang dengan memastikan para pendatang mendapatkan akses administrasi kependudukan.
“Kalau mereka punya KTP Bandung, peluang mendapatkan pekerjaan dan pelatihan dari pemerintah akan lebih terbuka. Jadi kami dorong segera mengurus administrasi kepindahan,” katanya.
Kebijakan Publik yang Adaptif
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya menyatakan, perencanaan menjadi penting dalam pembangunan yang tepat sasaran melalui Musrenbang.
Ia menyebut kota sebagai entitas hidup yang terus berkembang dan membutuhkan kebijakan publik yang adaptif.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Edwin juga menuturkan, komitmen DPRD untuk mendukung sekaligus mengawal program pembangunan bersama Pemkot Bandung, baik melalui Musrenbang, program prakarsa kewilayahan, maupun hasil reses anggota dewan.
“Kami siap menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis agar pembangunan Kota Bandung berjalan optimal,” katanya.
Peran Musrenbang dalam Rencana Kerja Pemerintah
Di kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Kota Bandung, Anton Sunarwibowo melaporkan, Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027.
Ia menyebutkan, sebanyak 3.452 usulan masyarakat telah masuk dalam sistem, dengan 3.269 usulan disetujui dan 152 usulan dikembalikan untuk perbaikan. Total pagu indikatif yang dialokasikan mencapai Rp154 miliar.
“Seluruh usulan masih dalam proses verifikasi akhir dan akan menjadi bagian dari berita acara kesepakatan Musrenbang tingkat kota,” jelas Anton.
Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2026 ini diikuti sekitar 360 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan Kota Bandung yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
