Wali Kota Samarinda Andi Harun Beberkan Gagasan soal Legislasi Berkualitas

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun berbicara dalam seminar nasional yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Sabtu (11/4/2026).

Di tengah dinamika pembangunan daerah yang kian kompleks, kualitas regulasi jadi salah satu fondasi utama dalam memastikan jalannya pemerintahan yang efektif berkeadilan. Hal inilah yang menjadi benang merah pemikirannya.

Dalam forum akademik tersebut, Andi Harun tak sekadar menyampaikan pandangan normatif, tetapi juga membedah bagaimana sebuah produk legislasi dapat berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan di daerah.

Ia menekankan bahwa regulasi yang baik bukan hanya soal formalitas hukum, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

"Pertama, necessity. Produk legislasi yang dibuat harus benar-benar dibutuhkan. Kedua, clarity, yaitu harus jelas dan tidak multitafsir. Ketiga, consistency, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun yang setara. Dan keempat, enforceability, yakni bisa dilaksanakan secara nyata," jelasnya.

Empat prinsip yang ia sebut sebagai the good of legislation tersebut menjadi pijakan penting dalam membangun regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam implementasi.

Dalam praktiknya, Andi Harun menilai masih banyak regulasi yang lemah sejak tahap perencanaan, sehingga berujung pada masalah saat diterapkan.

Menurutnya, kualitas legislasi sangat ditentukan oleh proses awal pembentukannya.

Ia menegaskan pentingnya kerja teknokratis yang melibatkan para ahli dalam penyusunan naskah akademik yang kuat dan berbasis data. Tanpa fondasi tersebut, regulasi berpotensi kehilangan arah dan tujuan.

"Naskah akademik tidak boleh asal-asalan. Harus melibatkan para ahli, baik dari sisi legal drafting, substansi yang diatur, hingga dampak yang ditimbulkan. Semua harus berbasis riset dan data yang valid," ujarnya.

Lebih jauh, ia menguraikan bahwa proses legislasi tidak berhenti pada aspek teknokratis semata. Ada dimensi politis yang harus dilalui melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

Dalam konteks ini, transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi hal yang mutlak. Namun, Andi Harun juga mengingatkan bahwa legislasi bukan hanya urusan elit pemerintahan.

Ada dimensi ideologis yang harus dijaga, yakni keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, keterlibatan publik menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.

"Partisipasi publik tidak cukup hanya dengan satu atau dua kali konsultasi publik. Draf regulasi harus dibuka seluas-luasnya agar terjadi pertukaran gagasan dan pengayaan substansi," ucapnya.

Dalam perspektifnya, keterlibatan masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari praktik demokrasi yang sehat.

Regulasi yang lahir dari proses partisipatif dinilai memiliki legitimasi yang lebih kuat serta lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Ia pun mengingatkan konsekuensi serius jika kualitas legislasi diabaikan.

Regulasi yang lemah dapat memicu tumpang tindih aturan, meningkatkan beban sosial dan ekonomi, hingga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pembuat kebijakan.

Di tengah forum yang dihadiri kalangan akademisi dan praktisi hukum itu, Andi Harun menutup pemaparannya dengan penegasan bahwa perbedaan pandangan dalam proses legislasi merupakan hal yang wajar.

Bahkan, dinamika tersebut justru menjadi ruang untuk memperkaya substansi kebijakan yang dihasilkan.

"Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam proses penyusunan regulasi. Selama tetap berada pada ranah gagasan, hal itu justru akan memperkaya kualitas aturan yang dihasilkan," pungkasnya.

Melalui forum tersebut, gagasan tentang pentingnya legislasi berkualitas kembali mengemuka.

Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, pendekatan yang komprehensif - mulai dari teknokratis, politis, ideologis, hingga partisipatif - menjadi kunci dalam melahirkan regulasi yang tidak hanya sah di atas kertas, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.