Hindari Salah Sasaran, Pemkab Gresik Perketat Verifikasi Bantuan Hibah
Pemkab Gresik memperketat verifikasi bantuan hibah melalui sistem SIPD untuk mencegah penyimpangan dan memastikan anggaran berdampak bagi masyarakat sesuai program Nawakarsa.
Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur memperketat proses verifikasi bantuan hibah guna mencegah salah sasaran. Langkah ini diambil menyusul evaluasi tata kelola anggaran untuk memastikan setiap dana hibah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif menegaskan, penyaluran hibah tidak boleh lagi sekadar menjadi formalitas penganggaran. Menurutnya, pemanfaatan dana tersebut harus tepat sasaran dan terukur manfaatnya.
“Hibah harus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Tidak boleh ada kesalahan, karena kalau sudah salah, tidak bisa diperbaiki di tengah jalan,” tegas Wabup Alif saat membuka Sosialisasi Kebijakan Hibah Daerah di Kantor Bupati Gresik, Selasa (14/4/2026).
Wabup menjelaskan, penguatan verifikasi dimulai dari hulu perencanaan. Setiap usulan wajib melalui tahapan ketat, mulai dari Musrenbang desa dan kecamatan, forum perangkat daerah, hingga penginputan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan jadwal serta peran yang terstruktur.
Sistem tersebut sekaligus menutup ruang perubahan usulan di luar mekanisme resmi, sebagaimana catatan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2025 lalu.
Selain aspek administratif, seluruh usulan harus selaras dengan arah pembangunan daerah melalui program Nawakarsa serta visi-misi kepala daerah periode 2025–2030. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Gresik juga melakukan penyaringan ketat terhadap prioritas pembangunan.
“Kita harus berani memilih. Dengan anggaran yang terbatas, kita fokus pada yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Penajaman prioritas ini, lanjut Alif, salah satunya diterapkan pada sektor jalan lingkungan. Pemerintah mulai mengesampingkan pekerjaan dengan tingkat kerusakan rendah atau yang tidak berdampak langsung terhadap aktivitas warga.
Meski demikian, Pemkab Gresik tetap menjaga komitmen jangka menengah dengan target penyelesaian bertahap jalan poros desa dan jalan lingkungan melalui program betonisasi.
“Kami ingin ke depan akses jalan di Kabupaten Gresik semakin baik dan merata. Ini target bertahap yang terus kami kejar,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Suprapto menyatakan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi hingga level pelaksana di lapangan.
"Sebanyak 16 Kasi Kesra kecamatan dan 330 Kasi Kesra desa terlibat dalam kegiatan ini. Mereka menjadi garda terdepan dalam memastikan proses verifikasi dan pengelolaan hibah berjalan sesuai ketentuan," pungkas Suprapto. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
