Orang Tua Korban Dugaan Keracunan MBG di Pacitan Tuntut Tanggung Jawab Dapur SPPG

PACITAN – Para orang tua korban dugaan keracunan MBG (makanan bergizi gratis) di Kabupaten Pacitan mulai angkat suara.

Mereka menuntut pertanggungjawaban dari pengelola SPPG Dapur Sejahtera Kebondalem setelah banyak anak jatuh sakit usai menyantap hidangan di sekolah.

Kronologi Keracunan Massal

Kasus itu mencuat sejak Kamis (9/4/2026). Korbannya para siswa jenjang TK, SD hingga SMP di sejumlah desa se Kecamatan Tegalombo, seperti Kebondalem, Gedangan, Ngreco, Kemuning, dan Tegalombo.

Sejumlah anak dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, pusing hingga diare. 

Bahkan, beberapa kasus disebut sempat disertai kejang. Kondisi tersebut membuat sejumlah fasilitas kesehatan di Pacitan penuh oleh pasien dengan keluhan yang sama.

Sumarti, 28, salah satu orang tua korban, menceritakan kondisi anaknya, Ananda Marsya Putry S, 9, yang mendadak jatuh sakit sepulang sekolah. 

Gejalanya muncul cepat, bahkan sebelum sempat beristirahat di rumah.

“Anak saya pulang sekitar jam satu siang, belum sempat ganti baju sudah muntah-muntah,” ujarnya ditulis Rabu (15/4/2026).

Menurut Sumarti, hingga kini kondisi anaknya masih lemas dan harus menjalani perawatan. Ia juga menyebut, banyak anak lain mengalami hal serupa dalam waktu yang hampir bersamaan.

“Rumah sakit penuh, penyakitnya hampir sama, mual, muntah, diare. Bahkan ada teman sekelas anak saya sampai kejang,” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan medis, anak Sumarti dinyatakan mengalami keracunan makanan. Temuan ini memperkuat kekhawatiran para orang tua bahwa sumber masalah berasal dari konsumsi makanan yang sama.

Karena itu, mereka berharap ada langkah konkret dari pihak terkait, bukan sekadar permintaan maaf. Biaya pengobatan korban menjadi salah satu tuntutan utama.

“Kami minta pertanggungjawaban, jangan hanya minta maaf. Sudah banyak korban,” tegasnya.

Sementara itu, pihak yayasan yang menaungi mitra SPPG Dapur Sejahtera Kebondalem, Dodik Winoto, belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi.

Pengelolaan Limbah Belum Standar

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pacitan mencatat, hingga Maret 2026, masih banyak SPPG yang belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) maupun Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sekretaris DLH Pacitan, Muhamad Muslih, mengungkapkan, pengawasan baru dilakukan pada sebagian kecil SPPG. Dari total yang ada, baru sekitar 12 lokasi yang telah dicek di lapangan.

“Yang beroperasi Maret-April ini belum semua. Seperti SPPG Kebondalem juga belum,” katanya, Rabu (15/4).

Ia menegaskan, pengawasan akan dilakukan bertahap ke seluruh SPPG menyusul adanya dugaan keracunan MBG belum lama ini. 

Fokus utama DLH saat ini adalah memastikan sistem IPAL berjalan sesuai standar agar limbah dapur tidak mencemari lingkungan.

“Kalau dari kami, paling tidak pengawasan itu di IPAL. Fokusnya ke sana,” jelasnya.

Dari hasil pemantauan sejak Februari, DLH menemukan sejumlah catatan penting. Salah satunya terkait kapasitas IPAL yang dinilai belum sebanding dengan volume limbah yang dihasilkan dari aktivitas dapur.

“Ada sekitar dua sampai tiga yang sudah kami pantau secara langsung,” tambahnya.

Selain limbah cair, DLH juga menyoroti pengelolaan sampah. Pengelola SPPG didorong untuk menjalin kerja sama dengan fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R maupun bank sampah di sekitar lokasi.

Di Kecamatan Pacitan, sebagian SPPG disebut sudah menjalin kerja sama dengan TPS3R. Namun, masih ada yang belum, seperti SPPG di wilayah Tremas, Arjosari.

“Sudah kami sarankan untuk bekerja sama dengan pengelola sampah terdekat,” ujarnya.

Untuk sementara, pengelolaan sampah di SPPG masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pengelola. 

DLH Pacitan juga mengaku belum memiliki data pasti terkait jumlah limbah yang dihasilkan setiap dapur SPPG per hari. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.