Jalan Rusak Selopuro Rembang Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Tagih Janji Bupati
Warga Selopuro geram janji Bupati Rembang benahi jalan Ngadangan–Kelindon tak kunjung ditepati, sementara pejabat justru menikmati insentif miliaran dari pajak rakyat.
REMBANG – Kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan Dukuh Ngadangan menuju Kelindon, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, kini memicu gejolak di tengah masyarakat.
Warga mulai habis kesabaran lantaran janji politik Bupati Rembang, Harno saat masa kampanye hingga kini belum terealisasi.
Salah satu warga Selopuro yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut bahwa perbaikan jalan kabupaten di wilayah tersebut merupakan janji manis yang diucapkan Bupati saat menjaring suara, namun hingga bertahun-tahun kondisi jalan tetap rusak parah tanpa ada sentuhan perbaikan.
"Dulu pas kampanye janjinya jalan Ngadangan-Kelindon bakal mulus. Tapi nyatanya sudah bertahun-tahun dibiarkan hancur. Warga terus-terusan dijanjikan, tapi eksekusinya nol," keluhnya.
Setiap kali warga mempertanyakan kepastian perbaikan, pihak pemerintah daerah atau Desa kerap kali berdalih dengan alasan klasik yaitu Ketiadaan anggaran atau kondisi kas daerah (APBD) Rembang yang sedang defisit atau menyalahkan cuaca yang tidak mendukung.
Kemarahan warga kian memuncak setelah beredarnya kabar mengenai aliran dana insentif bagi para pejabat di lingkungan Pemkab Rembang. Di tengah klaim daerah sedang kesulitan keuangan, muncul data yang menunjukkan pejabat di Rembang ramai-ramai menerima "bonus" dari capaian pajak rakyat.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Media Suara Merdeka, akumulasi insentif atau bonus untuk pejabat dari capaian pajak periode 2025 hingga September mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp 1.660.227.909.
Kesenjangan antara kondisi lapangan dan kebijakan anggaran ini dinilai warga sebagai bentuk ketidakadilan.
“Kami dipaksa maklum kalau jalan rusak karena alasan defisit atau yang lainnya, tapi di sisi lain uang pajak yang kami bayar malah dipakai untuk bagi-bagi bonus pejabat, padahal kalau digunakan untuk perbaikan jalan pasti sudah mulus, jujur Ini melukai hati rakyat kecil," tambah warga tersebut.
Kondisi jalan Ngadangan-Kelindon yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengancam keselamatan pengendara dan melumpuhkan ekonomi lokal.
Warga Desa Selopuro mendesak agar pemerintah daerah segera mengalihkan prioritas anggaran untuk kepentingan publik daripada kepentingan tunjangan pejabat.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Rembang. Jika janji tak kunjung ditepati, masyarakat mengancam akan menyuarakan aspirasi mereka dengan skala yang lebih besar sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap komitmen pembangunan Bupati.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
