Gubernur Jateng Dorong Bank Jateng Prioritaskan KUR untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bank Jateng memprioritaskan KUR guna memperkuat ekonomi kerakyatan dan menekan ketergantungan masyarakat pada pinjol.
SOLO – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Bank Jateng untuk memprioritaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam seminar bertema penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui inovasi pembiayaan, yang digelar di Hotel Sunan Solo, Kota Surakarta, Jumat (17/4/2026).
“Di Jawa Tengah, saya tekankan Bank Jateng untuk fokus pada KUR bagi ekonomi kerakyatan. Skema ini harus kita hidupkan dengan bunga yang rendah,” ujar Luthfi.
Menurutnya, optimalisasi KUR diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online (pinjol) maupun praktik rentenir dengan bunga tinggi.
Luthfi juga menegaskan bahwa BPD tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif perbankan, tetapi harus mengambil peran lebih besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Peran tersebut mencakup penguatan ekonomi kerakyatan, mendorong investasi, hingga mendukung pembiayaan pembangunan.
Ia menilai, pembangunan daerah tidak bisa hanya bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah. Keterbatasan APBD dan transfer dari pemerintah pusat menuntut daerah lebih kreatif dalam mencari sumber pertumbuhan, salah satunya melalui investasi dan optimalisasi peran bank daerah.
“Kami bukan superman yang bisa mengerjakan semuanya sendiri. Kita harus menjadi super team dengan menggandeng berbagai pihak untuk membangun wilayah,” katanya.
Untuk menarik investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Luthfi, terus mendorong kepastian keamanan dan ketertiban, kepastian hukum, kemudahan perizinan, kesiapan tenaga kerja, serta pengembangan kawasan industri.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko menyebut penurunan transfer ke daerah harus dimaknai sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat peran dalam pembiayaan pembangunan.
Pada 2025, Bank Jateng telah menyalurkan kredit pemerintah daerah sebesar Rp330 miliar. Untuk 2026, alokasi tersebut ditingkatkan menjadi Rp1 triliun.
“BPD tidak hanya sebagai penyalur kredit, tetapi juga mitra pemerintah daerah dalam memastikan proyek berjalan tepat waktu, termasuk melalui proyeksi arus kas dan pengawasan pembiayaan,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menambahkan bahwa BPD harus meningkatkan kapasitasnya. Ia menegaskan, BPD tidak lagi cukup berperan sebagai tempat penyimpanan dana pemerintah daerah, melainkan harus menjadi pengelola aliran dana secara aktif, menjaga stabilitas likuiditas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
