DPRD Banjar Dorong Optimalisasi PAD Labkesda di Tengah Kendala Kerja Sama BPJS Kesehatan

BANJAR – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar (DPRD Kota Banjar) mendorong penguatan tata kelola dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Banjar.

Langkah ini dinilai strategis mengingat fasilitas gedung yang kini jauh lebih representatif setelah mengalami renovasi besar-besaran.

Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Banjar, Emay Siti Muludjum, usai melakukan kunjungan kerja ke mitra komisi pada Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, Labkesda memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada PAD sekaligus memberikan layanan kesehatan terjangkau bagi masyarakat.

"Gedung sudah sangat representatif setelah dirombak menjadi dua lantai dan memiliki fasilitas BSL-2. Sekarang tinggal bagaimana layanan ini disosialisasikan secara maksimal agar masyarakat tahu dan memanfaatkan fasilitas yang ada," ujar Emay kepada awak media.

Tantangan Kerja Sama BPJS Kesehatan

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan Komisi II adalah akses bagi peserta BPJS Kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Banjar menghadapi tantangan berat dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026.

Meski telah mengantongi akreditasi dan memiliki fasilitas lengkap, kendala administratif pada kerja sama dengan BPJS Kesehatan menjadi hambatan utama.

Kepala UPTD Labkesda Kota Banjar, H. Samsu, A.Md.AK, mengungkapkan bahwa capaian PAD Labkesda menunjukkan tren yang fluktuatif dalam dua tahun terakhir.

Pada tahun 2024, Labkesda berhasil melampaui target Rp65 juta dengan capaian fantastis sebesar 125%. Namun, pada tahun 2025, angka tersebut menurun menjadi 85% dari target yang sama.

"Kenapa pada tahun 2024 melebihi target? Karena saat itu kami menangani calon jemaah haji sehingga bisa mendongkrak PAD.
Untuk tahun 2026 ini, hasilnya belum terlihat signifikan. Ada kemungkinan target tahun ini tidak tercapai jika MoU dengan BPJS Kesehatan tidak berjalan maksimal," ujar  Samsu saat memberikan keterangan, Rabu (22/4/2026).

Kendala Pembagian Faskes

Samsu menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah menandatangani MoU dengan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2026.

Namun, aturan main di lapangan membuat pelayanan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Saat ini, Labkesda hanya terbatas melayani peserta Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis).

Masalah utama terletak pada kewajiban adanya MoU tambahan dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes) perujuk. Sayangnya, jatah rujukan dari 64 Faskes yang ada, termasuk Puskesmas, disinyalir telah habis teralokasikan ke laboratorium swasta.

"Kami sudah melakukan berbagai persyaratan dan sudah tanda tangan. Tapi  harus ada kerjasama Faskes. Masalahnya, kami sudah tidak kebagian jatah karena 64 Faskes yang ada sudah terisi oleh swasta. Kami sedang menunggu arahan dari BPJS, ke mana kami akan ditempatkan," tuturnya.

Padahal, dari sisi kesiapan, Labkesda Kota Banjar telah bertransformasi secara signifikan. Berdasarkan Perda Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Labkesda terus berupaya mengoptimalkan layanan.

Beberapa keunggulan Labkesda saat ini meliputi akreditasi yang telah diraih pada 2025 dengan izin operasional lengkap sejak Januari 2024, didukung infrastruktur gedung dua lantai hasil renovasi 2024 yang kini dilengkapi ruang BSL-2 untuk penanganan wabah.

Dari sisi layanan, Labkesda menyediakan pemeriksaan komprehensif, mulai dari uji kualitas air minum hingga layanan medis seperti HPDNA serviks, HbA1c untuk syarat haji, tes narkoba, dan pemeriksaan kimia klinik.

Selain itu, seluruh tenaga kesehatan telah terpenuhi dan peralatan medis secara rutin dikalibrasi guna menjaga mutu layanan.

Upaya Pengajuan Bantuan

Terkait kendala anggaran dan adanya beberapa alat yang mengalami kerusakan,  Samsu menyatakan pihaknya tetap memprioritaskan pelayanan, terutama untuk pembelian reagen.

"Kami sedang berjuang melalui usulan bantuan keuangan (Bankeu) dan DAK Non-Fisik melalui aplikasi Inovasi Puskesmas dan Labkesda (Simpus). Kami sudah ajukan proposalnya, mudah-mudahan cepat terealisasi untuk menunjang pelayanan masyarakat Banjar," pungkasnya.

Hadirnya Labkesda sebagai aset daerah diharapkan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama dalam sinkronisasi regulasi dengan BPJS Kesehatan, agar fasilitas milik pemerintah ini dapat menjadi pilihan utama masyarakat dan berkontribusi maksimal terhadap PAD Kota Banjar.  (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.